JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohammad Sohibul Iman mengaku pihaknya menunggu keputusan Ketua Sekretariat Gabungan (Setgab) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenai nasib PKS di koalisi.
Namun jika PKS akhirnya dikeluarkan dari Setgab maka harus ada surat cerai. Sebab saat bergabung dengan Setgab, mereka menandatangani kontrak koalisi. Sohibul mengibaratkan itu sebagai hubungan pernikahan.
"Kan seharusnya kita begitu mulai berkoalisi ada komitmen politik, kalau keluar, artinya kalau kita berpisah, tentu harus ada juga dong (surat cerai). Masa tidak ada apa-apa (surat cerai)," kata Sohibul di DPR, Jakarta, Rabu (19/6).
Meski begitu menurut Sohibul, untuk saat ini partai yang dipimpin Anis Matta itu masih menjadi bagian dari koalisi. "Iya. Karena kami bagian dari koalisi, enggak ada apa-apa," ucapnya.
PKS kata Sohibul, mengaku menunggu keputusan SBY terkait koalisi. Sebab koalisi antara SBY dengan PKS. "Itu semuanya keluar dari perkataan SBY sendiri. Karena itu, kami tunggu apa yang diputuskan Pak SBY," ucapnya.
PKS berbeda sikap dengan koalisi terkait pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). PKS menolak sementara koalisi menerima.
Menurut Sohibul, pihaknya berbeda karena punya sikap. Namun perlu dingat tak selamanya PKS berbeda dengan koalisi. Sikap berbeda itu kata dia, merupakan hal wajar karena koalisi presidensial.
"Koalisi presidensial itu, tidak harus selamanya sama. Tetapi kalau koalisi parlementer, itu harus selalu sama. Karena koalisi parlementer dibuat untuk membangun pemerintahan, kalau sekali saja tidak sama, bubar pemerintah," pungkasnya. (gil/jpnn)
Namun jika PKS akhirnya dikeluarkan dari Setgab maka harus ada surat cerai. Sebab saat bergabung dengan Setgab, mereka menandatangani kontrak koalisi. Sohibul mengibaratkan itu sebagai hubungan pernikahan.
"Kan seharusnya kita begitu mulai berkoalisi ada komitmen politik, kalau keluar, artinya kalau kita berpisah, tentu harus ada juga dong (surat cerai). Masa tidak ada apa-apa (surat cerai)," kata Sohibul di DPR, Jakarta, Rabu (19/6).
Meski begitu menurut Sohibul, untuk saat ini partai yang dipimpin Anis Matta itu masih menjadi bagian dari koalisi. "Iya. Karena kami bagian dari koalisi, enggak ada apa-apa," ucapnya.
PKS kata Sohibul, mengaku menunggu keputusan SBY terkait koalisi. Sebab koalisi antara SBY dengan PKS. "Itu semuanya keluar dari perkataan SBY sendiri. Karena itu, kami tunggu apa yang diputuskan Pak SBY," ucapnya.
PKS berbeda sikap dengan koalisi terkait pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). PKS menolak sementara koalisi menerima.
Menurut Sohibul, pihaknya berbeda karena punya sikap. Namun perlu dingat tak selamanya PKS berbeda dengan koalisi. Sikap berbeda itu kata dia, merupakan hal wajar karena koalisi presidensial.
"Koalisi presidensial itu, tidak harus selamanya sama. Tetapi kalau koalisi parlementer, itu harus selalu sama. Karena koalisi parlementer dibuat untuk membangun pemerintahan, kalau sekali saja tidak sama, bubar pemerintah," pungkasnya. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tambahan Dana Lapindo Dicurigai Deal Politik Elite Partai
Redaktur : Tim Redaksi