jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah berhati-hati dalam memberlakukan kebijakan vaksinasi berbayar.
"Kebijakan vaksin berbayar rawan penyimpangan dengan beragam model," ujar Mulyanto di Jakarta, Jumat (27/8).
BACA JUGA: Rekomendasi PB IDI: Penerima Vaksin Sinovac Januari-April Disuntik Dosis 3
Mulyanto menyebutkan jika cakupan vaksinasi masih rendah, dengan jumlah yang terbatas, maka disparitas vaksin akan berbahaya.
"Karena akan terjadi pengoplosan dari vaksin gratis menjadi vaksin berbayar," kata dia.
BACA JUGA: 2 Penyebab Sertifikat Vaksin Tidak Muncul di PeduliLindungi
Mulyanto menilai sebaiknya rencana vaksinasi berbayar ini ditunda hingga kondisinya memungkinkan.
Plotikus PKS itu menyebutkan vaksinasi berbayar baru dapat dilakukan bila pemerintah telah menyelesaikan kewajibannya vaksinasi bagi semua masyarakat.
BACA JUGA: Dialog Pejabat soal Vaksin Dosis Ketiga Bocor, Legislator: Sangat Memalukan
Jadi, lanjut dia, vaksinasi berbayar itu sifatnya pilihan bagi siapa saja yang membutuhkan vaksin tambahan.
"Kalau sekarang saya rasa waktunya juga kurang tepat. Saat ini masyarakat banyak yang butuh vaksin. Jadi negara harus melayani dengan baik. Bukan malah menjadikan sebagai komoditas bisnis," tegas Mulyanto.
Menurutnya, alasan pemerintah ingin melaksanakan vaksin berbayar untuk mempercepat proses herd immunity juga kurang tepat.
Hal itu karena vaksinasi berbayar ini justru berpotensi menurunkan minat masyarakat untuk vaksin.
Tidak menutup kemungkinan bila vaksinasi berbayar ini jadi dilaksanakan maka layanan vaksinasi gratis akan berkurang.
Hal itu berpotensi memaksa masyarakat ikut vaksin berbayar.
Padahal saat ini Indonesia perlu menambah jumlah cakupan vaksinasi. Karena rasio vaksinasi kita masih jauh dari standar WHO.
"Kalau kondisi ini sampai terjadi saya khawatir vaksinasi bukan jadi cepat malah semakin lambat," kata Mulyanto.
Berdasarkan info harian dari Our World in Data persentase penduduk Indonesia yang sudah divaksin sebesar 21 persen.
Kemudian, 9,4 persen di antaranya sudah mendapat vaksin "lengkap" sementara 12 persen sisanya baru mendapat vaksin dosis pertama.
Angka ini terpaut jauh dengan cakupan vaksinasi di India yang mencapai 33 persen dari total penduduk.
Penduduk negara tersebut sebanyak 24 persen sudah mendapat vaksin lengkap dan 9,6 persen yang baru mendapat vaksin dosis pertama.
Sementara kecepatan vaksin Indonesia masih di bawah 1 juta penduduk perhari. Sedangkan di India sudah mencapai 4,6 juta penduduk perhari.
Sebelumnya, saat mengikuti Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (24/8), Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan rencana Pemerintah memberlakukan vaksinasi berbayar pada 2022. Hal ini dimaksudkan untuk mengejar target herd immunity. (mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robia