JAKARTA - Sebulan penuh sejak pembangkangan PKS yang menolak kenaikan harga BBM, Presiden SBY belum juga memberikan sanksi kepada partai ini. Berbagai dorongan untuk mengeluarkan PKS dari Setgab Koalisi termasuk mendepak menteri-menterinya belum juga dilakukan.
Berdasarkan itu, PKS yakin Presiden SBY tidak akan mengeluarkan dari Setgab Koalisi atau mencopot kader-kader PKS dari kabinetnya. Paling tidak hal itu yang dikatakan Wakil Ketua DPP PKS M Sohibul Iman di Jakarta, Senin (30/4).
”Kami mengatakan ini karena memang kami melihat tidak ada gelagat sampai sekarang akan adanya reshuffle kabinet. Tapi kami tetap menunggu walau nampaknya tidak ada apa-apa,” tegas Sohibul.
Menurutnya, karena tidak ada tanda-tanda reshuffle maka ketiga kader PKS yang menjadi menteri, yakni Menkominfo Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono, dan Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri akan tetap diposisinya.
”Saya percaya dengan sikap kenegarawanannya Pak SBY yang tahu kapan dirinya harus melakukan (reshuffle) itu dan kapan tidak melakukan. Silakan yang punya keinginan partai lain, hak mereka untuk bicara. Tetapi sejak awal kami berkoalisi dengan Pak SBY dan bagaimanapun yang melakukan (reshuffle, red) itu Pak SBY,” jelas anggota Komisi VI ini.
Sohibul juga mempermasalahkan kalau partainya dikucilkan di dalam koalisi. ”PKS merasa tak ada kepentingan apapun dengan partai koalisi, hanya diatur kontrak politik dengan SBY. Namun kalaupun mendadak ada reshuffle, PKS menghormatinya. Reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden,” jelasnya lagi.
Dikatakan lagi, sekalipun ada reshuffle karena pertimbangan mundurnya Menkes adalah sesuatu yang wajar dan logis. ”Harus ada yang digantikan kalau menkes mundur. Apakah wamen sekarang dijadikan menteri atau yang lain. Menurut saya proses normal saja, semua tergantung pertimbangan presiden,” pungkasnya. (ind)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Golkar Diingatkan tak Buru-buru Capreskan Ical
Redaktur : Tim Redaksi