jpnn.com, JAKARTA - Direktur Lembaga Kajian dan Pemberdayaan Masyarakat (Lekat) Abdul Fatah menilai basis argumentasi penyebar isu tenaga kerja asing (TKA) tidak jelas dan bertentangan dengan fakta di lapangan. Menurutnya, isu soal serbuan TKA asal Tiongkok terus digoreng hingga seolah-olah seperti fakta.
"Terutama isu masuknya pekerja dari Tiongkok ke Indonesia. Isu tersebut digoreng sedemikian rupa, seolah-olah benar adanya," ujar Fatah pada sebuah diskusi yang dilaksanakan Lekat di Jakarta, Jumat (27/4).
BACA JUGA: Bamsoet Khawatirkan Potensi Konflik di Balik TKA Buruh Kasar
Fatah menambahkan, Indonesia merupakan bagian dari Asean Free Trade Area (AFTA). Artinya, Indonesia masuk menjadi kawasan bebas untuk aliran barang, jasa, investasi, permodalan dan tenaga kerja.
Mudahnya, Indonesia menjadi bagian dari globalisasi. "AFTA jangan dilihat sebagai bahaya, tapi sebagai peluang sekaligus tantangan," ucapnya.
BACA JUGA: TKA Jadi Sopir, Ini Reaksi Kemenaker
Fatah lebih lanjut mengatakan, sebuah bangsa tidak akan kehilangan identitas dan jati diri dengan menjadi bangsa yang terbuka. Faktanya, China menguasai surat utang Amerika Serikat (AS) hingga USD 1,15 triliun.
Namun, itu bukan berarti AS telah dicaplok China. Demikian pula dengan negara-negara Arab yang juga menjadi tujuan investasi Tiongkok.
BACA JUGA: Dua Ratus TKA Ternyata Jadi Sopir
Saat ini nilai investasi Tiongkok di Arab mencapai USD 65 miliar atau sekitar Rp 870 triliun. Sedangkan investasi AS di Singapura Senilai Rp 122 triliun.
"Sekarang Indonesia, terdapat 252 ribu orang TKI bekerja di Taiwan. Apakah rakyat Taiwan merasa dijajah Indonesia? Jumlah TKI yang bekerja di China 81 ribu, sementara TKI di Hongkong 153 ribu, Macau 16 ribu. Apakah rakyat China, Hong Kong dan Macau merasa dijajah oleh Indonesia? Tidak sama sekali," kata Fatah.
Karena itu Fatah lantas membandingkannya dengan jumlah TKA yang bekerja di Indonesia. Angkanya hanya sekitar 74.183 orang dengan rincian 21.271 TKA dari Tiongkok, disusl Jepang dan negara-negara lain.
"Rakyat negara-negara di mana TKI berkerja bisa menggunakan nalarnya dengan benar, karena bisa membedakan antara bisnis dengan kedaulatan negara," pungkas Fatah.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Begini Respons Istana Sikapi Temuan Ombudsman soal TKA
Redaktur & Reporter : Ken Girsang