jpnn.com, JAKARTA - Pemerhati hukum dan kebijakan Lujeng Sudarta menyatakan bahwa semestinya keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon Kapolri tidak direspons dengan sentimen primordial.
Direktur Pusat Studi dan Advokasi Kebijakan (PUS@KA) itu menegaskan, semua pihak harus menghormati konstitusi.
BACA JUGA: Komjen Listyo Sigit Calon Kapolri, Kiai Kharismatik: Kami Tak Mempermasalahkan Agama
"Jadi tidak boleh ada pihak-pihak yang memaksakan pejabat publik harus dari agama tertentu, etnis tertentu, suku tertentu. Kalau syarat primordial tersebut dipaksakan, lantas pertanyaannya, apakah menjamin kualitas kepemimpinan seseorang? Kan belum tentu," ujar Sudarta, Jumat (15/1).
Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah mengusulkan Komjen Sigit sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR. Jika lolos fit and proper test di DPR, Sigit akan menjadi nonmuslim kedua di pucuk pimpinan Polri.
BACA JUGA: PSI Tak Keberatan Kapolri Nonmuslim, Asalkan...
Sudarta menambahkan, ukuran terpenting dalam menilai calon Kapolri ialah kompetensi, profesionalitas, dan integritas. Oleh karena itu, katanya, Kapolri bukanlah pejabat yang bertugas berdasar primordialisme.
“Tidak harus mencari dukungan politik atau memainkan sentimen-sentimen agama tertentu. Justru itu kekanak-kanakan," katanya.
BACA JUGA: Novel Baswedan Harap Komjen Listyo Sigit Bisa Bersihkan Faksi di Tubuh Polri
Mengenai sosok Komjen Sigit sebagai calon Kapolri, Sudarta menganggap alumnus Akademi Kepolisian (Akpol) 1991 itu merupakan figur mumpuni.
Oleh karena itu, Sudarta meminta Sigit mengabaikan pihak-pihak yang menyuarakan primordialisme di bursa calon Kapolri.
“Saya kira Presiden Jokowi juga telah mendapatkan masukan-masukan yang tepat dari Kompolnas. Jadi kalau ada yang bermain dengan sentimen primordial, dicueki saja,” pungkasnya.(mcr5/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi