jpnn.com, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai seorang Kapolri harus memiliki kemampuan dan integritas yang mumpuni.
Jika dua syarat tersebut sudah terpenuhi, maka tidak masalah kapolri dijabat petinggi Polri yang berasal dari non-muslim atau muslim.
BACA JUGA: 5 Irjen Berpeluang jadi Kepala BNN, Bursa Calon Kapolri Makin Seru, Inilah Nama-namanya
“Syarat menjadi Kapolri tidak mesti dari agama tertentu. Semua anak bangsa secara konstitusional mempunyai hak yang sama," ujar kata Wakil Sekjen DPP PSI Danik Eka Rahmaningtiyas dalam keterangannya, Kamis (26/11).
Menurut Danik, tidak ada aturan yang melarang agama, suku maupun jenis kelamin tertentu untuk mengisi jabatan kapolri.
BACA JUGA: Tiba-tiba Ruhut Singgung Calon Kapolri Pengganti Jenderal Idham Azis, Siapa?
"Jadi, yang terpenting adalah kemampuan dan integritas yang bersangkutan. Setiap orang berhak menduduki jabatan kapolri, sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang," ucapnya.
Danik menegaskan, jika kapolri mesti dari agama tertentu, justru bertentangan konstitusi yang melarang diskriminasi.
BACA JUGA: Anis Matta Berharap Santri Bisa jadi Kapolri dan Panglima TNI
Mantan Ketua Umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) juga menyatakan, sejauh calon kapolri mematuhi pedoman kerja yang telah ditetapkan dan bersikap profesional, maka tidak perlu ada ketakutan soal bias kebijakan.
Untuk diketahui, belakangan ini mulai muncul suara yang tak menghendaki kalangan non-muslim menjadi Kapolri.
Salah satunya disampaikan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhyiddin Junaidi.
Muhyiddin berpendapat, sangat aneh bila pemimpin aparat keamanan berlatar belakang nonmuslim memimpin penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam.
Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis akan memasuki masa pensiun pada Januari 2021. Kecuali ada penundaan pensiun, Kapolri baru harus segera dipilih.(gir/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Ken Girsang