jpnn.com, JAKARTA - Plh. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri, Amran mengatakan keterlibatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SDG’s) penting.
Pasalnya, selain sebagai pembuat kebijakan, juga berperan sebagai pelaksana Pembangunan dan agen perubahan serta tingkat pemerintahan yang paling ideal untuk menghubungkan tujuan global dengan komunitas daerah.
BACA JUGA: Plh Dirjen Adwil Presentasikan Kemajuan Kota Cerdas di Forum ASCN
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dirancang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2015 merupakan sebuah panggilan global untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi bumi, dan memastikan semua orang menikmati perdamaian serta kemakmuran.
Implementasi SDG's yang terdiri dari 17 tujuan, 169 target, dan 289 indikator dikoordinasikan dalam empat pilar menjelang 2030.
BACA JUGA: Jasindo Berkomitmen Perkuat Strategi Sistem Anti-Fraud
Di antaranya pilar pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan, dan pembangunan hukum dan tata kelola.
“Keterlibatan dan kolaborasi seluruh pihak termasuk Kabupaten/Kota ini diperlukan terutama untuk lebih mengakselerasi pencapaian target SDG pada tahun 2030,” ujar Amran dalam acara Pengumuman dan Penganugerahan UI Green City Metric 2024 untuk Kabupaten/Kota di Balai Sidang Universitas Indonesia pada Kamis (8/8).
BACA JUGA: Pupuk Indonesia Penuhi Ketersediaan Pupuk Bersubsidi, Wamentan Beri Apresiasi
Hal ini menurutnya dikarenakan berdasarkan laporan Sustainable Development Report 2023 sejumlah pencapaian dialami Indonesia untuk sedikit demi sedikit mendekati target pada 2030.
“Indonesia berhasil naik ke peringkat ke-75 dunia dari sebelumnya peringkat 102 pada 2019, selain itu keberhasilan meningkatkan skor menjadi 70,2 menyebabkan Indonesia dianggap paling progresif dalam capaian SDG’s untuk kategori negara dengan pendapatan menengah keatas oleh PBB,” ungkap Amran.
“Untuk itu kami mengapresiasi diadakannya UI Green City Metric, karena dapat memberikan forum bagi Kabupaten/Kota untuk saling belajar dan berbagi pengalaman dalam Upaya Pembangunan berkelanjutan,” tambah Amran.
Menurut Amran, penilaian UI Green City Metric telah sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan khususnya di Kawasan perkotaan.
“Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan juga mencantumkan prinsip berkelanjutan untuk menjamin keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan kelestarian lingkungan dalam penyediaan pelayanan perkotaan,” ungkapnya.
Prinsip tersebut dituangkan dalam Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) yang juga telah dilaksnakan penilaian maturasi perkotaan bagi Kabupaten/Kota di Indonesia.
Adapun UI Green City Metric Rangking 2024 diikuti oleh 64 Kabupaten/Kota dari 23 Provinsi Indonesia.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy Artada