PLN Bangun PLTG di Tanjung Karang

Terkait itu, kemarin jajaran PT PLN melakukan sosialisasi pada Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh dan jajarannya di Ruang Kenari, Kantor Wali Kota. ‘’PLTG ini akan digunakan ketika beban puncak, sekitar pukul 18.00-22.00,’’ kata Manajer Perencanaan Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan PLN Hariyadi K dalam sosialisasi itu.

Lokasi PLTG Peaker letaknya 800 meter dari PLN Sektor Ampenan atau selatan Kali Ancar. PLTG tersebut nantinya juga dilengkapi dengan labuh sandar kapal pengangkut gas.

Lahan yang dibutuhkan untuk PLTG, ini sekitar 6,5 hektare. Kebetulan disebelah Kali Ancar ada 11 haktare, sehingga bisa bergeser ke darat. Sementara, pinggir pantai tetap bisa digunakan untuk pembangunan jalan, sesuai program Pemkot Mataram untuk membangun jalan di sepanjang pesisir pantai. ‘’Tinggal pembebasan lahan saja,’’ kata Hariyadi.

Pembebasan lahan sendiri, akan dilakukan dalam waktu dekat. Itu sejalan dengan rencana pelaksanaan pembangunan yang dilakukan dua bulan ke depan. ‘’Pembangunannya saja yang mulai tahun ini. Untuk operasinya tidak tahun ini,’’ sambungnya.

Pembebasan lahan dilakukan panitia yang dibentuk Pemkot Mataram. PLN hanya membuatkan surat. ‘’Yang bayar tetap PLN,’’ tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut, juga dijabarkan rencana penggunaan saluran udara tegangan tinggi (SUTT). Namun, penggunaan SUTT ditolak oleh pemkot. Pemkot menyarankan penggunaan saluran kabel tegangan tinggi (SKTT) yang ditanam di dalam tanah. ‘’SKTT sendiri ini butuh biaya yang cukup tinggi. Jadi akan kembali diusulkan ke PLN pusat,’’ kata Hariyadi.

SUTT sendiri memakai tower-tower di atas, sementara SKTT memakai kabel besar di dalam tanah. Beda harganya puluhan kali lipat dibanding SUTT. Secara ekonomis penggunaan SUTT memang lebih baik. ‘’Hanya saja, seperti yang dibilang oleh Pak Wali tadi, biaya sosial untuk SUTT ini bakal lebih tinggi,’’ sambungnya.

Sementara itu, Wali Kota H Ahyar Abduh mengatakan, penentuan lokasi PLTG Peaker memang harus diperhatikan serius. Pasalnya, pesisir Pantai Kota Mataram menjadi kawasan yang akan dikembangkan oleh pemerintah. Keberadaan PLTG tidak harus mengganggu perencanaan tersebut. ‘’Hal tersebut sudah saya sampaikan kepada lurah maupun camat,’’ kata Ahyar.

Keberadaan SUTT sendiri, kata pria yang akrab di sapa Pak Ustad, ini membutuhkan sosialisasi yang panjang kepada masyarakat. Jangan sampai ketika semua perlengkapan sudah ditender, pembangunannya ditentang oleh masyarakat. ‘’Sebaiknya memang yang dipakai adalah SKTT. Tapi tetap saja harus berkomunikasi dengan Dinas PU, PDAM, maupun Telkom. Jangan sampai mengganggu jaringan pipa maupun kabel,’’ terangnya.(feb)