jpnn.com - JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menunjuk PT PLN (Persero) untuk mempercepat pembangunan pembangkit listrik 35 ribu Mega Watt (MW) periode 2015-2019. Meski porsinya dibagi dengan pihak swasta, namun BUMN kelistrikan itu tak punya cukup anggaran untuk membiayai program Nawa Cita Jokowi di bidang energi tersebut. Dibutuhkan dana sekitar Rp 545 triliun untuk mewujudkan rencana itu.
Direktur Utama PLN Nur Pamudji menyatakan pihaknya akan mencari dana dari manapun untuk menjalankan rencana itu.
BACA JUGA: Wika tak Masalah BUMN Dilarang Ambil Proyek di Bawah Rp 30 M
"Nanti dicari banyak kemungkinan dari penggunaan dana PLN sendiri, pinjaman bank dunia, lembaga multilateral dan unilateral," kata Nur Pamudji di Jakarta, Jumat (12/12).
Dana untuk listrik 35 ribu MW itu terlampau besar dibanding kemampuan investasi PLN ditambah DIPA selama lima tahun ke depan yang hanya sekira Rp 205,6 triliun. Dari total kebutuhan investasi PLN, ada kekurangan sebesar Rp 339,4 triliun. Tambahan itu diharapkan datang dari anggaran pemerintah, yang sebagian dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) dan pinjaman atau penerusan pinjaman.
BACA JUGA: Januari, PLN Pastikan Ambil Alih Lahan untuk PLTU Batang
Berharap dari pemerintah, Nur Pamudji mengaku pihaknya belum menghitung kembali rincian kebutuhan dana. Baru berupa gambaran secara garis besar jumlah dana yang dibutuhkan.
"Belum itu nanti, belum ada rinciannya. Totalnya saja dulu yang dibutuhkan," tandasnya.(flo/jpnn)
BACA JUGA: Menkeu Bantah Ada Dana Negara untuk Beli Aset Lapindo
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ke KTT Korsel, Presiden Ajak Kerjasama Penanganan Bencana dan Migas
Redaktur : Tim Redaksi