jpnn.com - JAKARTA - General Manager (GM) PLN Distribusi Jawa Tengah dan Yogyakarta, Djoko R Abumanan mengaku siap melanjutkan pembebasan 13 persen sisa lahan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, Jawa Tengah, seperti instruksi dari Kementerian Perekonomian.
"Kami ini perusahaan pemerintah, seandainya pemerintah memerintahkan melakukan sesuatu hal, kami pasti siap untuk melaksanakannya," ucap Djoko dalam siaran persnya, Kamis (7/8).
BACA JUGA: Ditanya Soal Pasokan Listrik, Nur Pamudji Ogah Berandai-andai
Dijelaskan Djoko bahwa proses pembebasan lahan yang telah dilakukan sejak Oktober 2011 itu, sempat tertahan karena belum ada titik temu soal ganti rugi 13 persen lahan tersebut.
Nah, karena proses pembebasan 13 persen lahan masih alot, pemerintah dalam hal ini akan menjalankan proses pembebasan lahan sesuai Undang–Undang No. 2 tahun 2012, tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum.
BACA JUGA: Selisih Harga Solar, Pertamina-PLN Gelar Pertemuan
Dalam hal ini, Djoko pastikan bahwa PLN siap menjalankan amanat pemerintah tersebut sesuai Undang–Undang No. 2 tahun 2012.
"Kami berharap proses pembebasan lahan di Batang tidak mengalami kendala berarti, sehingga proses pembangunan masih sesuai waktu yang telah ditentukan,” harap Djoko.
BACA JUGA: Bangun dari Tidur, BUMN Ini Terapkan Teknologi Penangkapan Ikan
Proyek PLTU merupakan proyek hasil kerjasama pemerintah dan swasta (Public Private Partnership/PPP). Proyek senilai US$ 4 miliar ini terbagi dalam dua kategori lahan, yakni lahan seluas 226 hektare (ha) untuk Power Block, dan 100 ha untuk Special Facilities.
PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) sebagai investor, hingga saat ini telah menyelesaikan pembebasan lahan untuk Special Facilities. Adapun untuk Power Block, telah berhasil dibebaskan sekitar 87 persen. Namun 13 persen pembebasan lahannya masih belum menemukan kejelasan. (chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jiwasraya Terbebas Utang Rp 7,6 Triliun
Redaktur : Tim Redaksi