Menurut Direktur Utama PLN Nur Pamudji, memang dibenarkan awalnya PLN berencana mengembangkan proyek PLTU di Timika dan menurut skenario seharusnya bisa direalisasikan tahun ini. Namun, dikarenakan pembangunan PLTU di Timika terkendala masalah lahan, perusahaan mengambil keputusan untuk membangun PLTGB.
"Untuk membangun PLTU di Timika biayanya juga besar dan itu menjadi dasar kontraktor banyak yang tidak berani untuk mengembangkannya. Di samping masalah lahan yang sampai sekarang masih belum tuntas dan akhirnya secara resmi dibatalkan dan suratnya sudah disampaikan kepada pemerintah," kata Nur.
Selanjutnya Nur Pamuji mengungkapkan, pembangunan PLTGB yang diharapkan bisa beroperasi pada 2013 ini diperkirakan akan menelan dana investasi sekitar USD 15 juta. Sedangkan penyiapan dokumen lelang saat ini tengah dipersiapkan perusahaan. Sehingga akhir 2012 segera diketahui pemenang tender yang akan melaksanakan proyek tersebut.
"Kami ingin 2013 bisa langsung beroperasi dan saat in masih penyiapan dokumen lelang dan segera dilaksanakan proyeknya. Jadi nanti konsepnya moduler 3 MW selama tiga kali. Nah untuk biayanya setiap 10 MW, USD 15 juta. Jadi untuk pengembangan PLTGB di Timika kurang lebih juga segitu lah," tuturnya.
Dalam pelaksanaannya nanti, lanjut Nur, PLN akan menerapkan standar internasional agar jaminan ketersediaan listrik bisa semakin tinggi. "Kalau alat boleh saja dari China, tapi untuk standarnya kita harapkan bisa internasional. Ini untuk kebaikan kita semua," terangnya.
Sedangkan Direktur Konstruksi PLN Nasri Sebayang mengungkapkan, pembangunan PLTGB di Timika merupakan salah satu cara PLN untuk terus konsen memberikan pelayanan listrik kepada masyarakat Papua. Di samping itu, pembangunan PLTGB juga merupakan solusi alternatif dalam menyikapi kondisi Papua yang kerap kesulitan dalam pasokan BBM apabila dipaksakan membangun PLTU. "Ya mungkin solusinya yang terbaik saat ini membangun PLTGB yang pembangunannya akan dilaksanakan bertahap," jelasnya.
Terpisah, anggota DPR FPKB Nuryasin mengungkapkan, proyek pembangunan PLTU yang sebelumnya digagas oleh PLN sebenarnya telah masuk dalam program 10 ribu MW tahap I. Sedangkan kapasitas daya PLN saat ini hanya berkisar 15,5 MW. Jadi sudah seharusnya PLN lebih mengakselerasi kinerjanya untuk memberikan listrik di Papua.
"Waktu kami melakukan kunjungan ke sana (Papua) sebenarnya tahu kalau pemda sudah memberikan tanahnya ke PLN, tapi kok sekarang dikatakan ada lagi masalah lahan. Tapi sekarang kebutuhan masyarakat Papua terhadap listrik semakin tinggi dan PLN harus bisa melaksanakan hal itu secepatnya. Sebab katanya kalau listrik PLTGB sekitar Rp 2.000 per kilowattnya dan kalau PLTU sekitar Rp 3.000 per kilowatt, jadi murah PLTGB," terangnya.
Sementara politisi Demokrat Sutan Batugana mengingatkan kepada PLN untuk meningkatkan kualitas peralatan yang diaplikasikannya dan tidak terfokus untuk terus menggunakan produk China walaupun diindikasikan lebih murah dibandingkan produk negara lainnya. PLN diharapkan dapat belajar dari berbagai kasus yang pernah terjadi dan disebabkan oleh rendahnya kualitas peralatan pendukung yang dipakai.
Pada kesempatan itu, Nur juga mengungkapkan, setelah poyek PLTGB Timika, PLN berencana segera merealisasikan PLTU Mulut Tambang Sumatera Selatan 9 dan 10 serta Jambi yang total kapasitasnya mencapai 2.600 MW. Diterangkannya, untuk PLTU Sumatera Selatan 9 kapasitanya mencapai 2x600 MW, PLTU Sumatera Selatan 10 kapasitasnya 1 x 600 MW, dan PLTU Jambi berkapasitas 2x400 MW.
"Ini juga akan segera kami tenderkan dan diharapkan 2016 bisa operasi. Keberadaan PLTU Mulut Tambang ini sangat penting sekali karena produksinya bisa mencapai sekitar 15 persen," tukasnya. (gce)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hentikan Impor Beras
Redaktur : Tim Redaksi