RAMALLAH - Kabinet Palestina bubarKemarin (14/2), Perdana Menteri Salam Fayyad resmi mengajukan surat pengunduran dirinya kepada Pemimpin Palestina Mahmoud Abbas
BACA JUGA: Perang Kartel di Mexico Telan 7 Nyawa
Ini merupakan langkah serius pertama pemerintahan Abbas menuju pemilu legislatif yang rencananya akan berlangsung September nanti.Fayyad menyatakan di hadapan dewan menteri bahwa kabinetnya telah bubar," kata salah seorang menteri Palestina dalam wawancara dengan Agence France-Presse
BACA JUGA: Palestina Janji Gelar Pemilu September
Keduanya lantas membahas rencana pemiluSebenarnya, menurut menteri yang tidak mau menyebutkan identitasnya itu, pembubaran kabinet sudah harus dilakukan pada akhir November lalu
BACA JUGA: Iran Serukan Demo Massal
Tapi, pemerintahan Abbas sengaja menundanya karena khawatir Palestina bergolakKebetulan, pada masa itu, rakyat Tunisia dan Mesir sedang getol-getolnya menggelorakan revolusi untuk menumbangkan pemerintahan.Tak lama setelah pertemuan empat mata di kantor kepresidenan dengan Fayyad, Abbas mengonfirmasikan pembubaran kabinet sekaligus pengunduran diri PMTapi, seperti pengumumannya tahun lalu, dia tetap mempertahankan doktor ekonomi lulusan University of Texas itu sebagai kepala pemerintahanDia pun langsung memerintahkan Fayyad membentuk kabinet baru
Kepada Associated Press, salah seorang ajudan Fayyad mengatakan bahwa komposisi kabinet baru yang akan dibentuk orang kepercayaan Abbas itu bakal berbeda"Kabinet baru nanti akan didominasi para teknokrat yang bisa berkontribusi banyak dalam pembenahan lembaga-lembaga pemerintah," ujarnyaKemarin, Abbas memberikan waktu enam pekan kepada Fayyad untuk membentuk kabinet baru
Selanjutnya, pemerintahan baru yang dibentuk Fayyad akan bertanggung jawab atas pemilihan legislatif sekaligus pemilihan presiden (pilpres) September mendatangSabtu lalu (12/2), Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) memberikan waktu sampai September kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pemiluSayangnya, sampai kemarin, tanggal pasti pemilu itu masih belum jelas
Pekan lalu, pemerintahan Abbas sepakat untuk menggelar pemilu lokal pada 9 JuliTapi, Hamas pun menentang pemilu lokal tersebut"Prosedur ini cacat hukumPresiden Abbas tidak punya kewenangan menjadwalkan pemilu," tandas Jubir Hamas Fawzi BarhumJika Hamas yang menguasai Jalur Gaza tetap ngotot, bisa jadi, pemilu pertama Palestina dalam lima tahun terakhir itu hanya akan terjadi di Tepi Barat(hep/dos)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Imigran Tunisia Serbu Italia
Redaktur : Tim Redaksi