PMII Desak Pemerintah Hentikan Kekerasan

Senin, 27 Agustus 2012 – 01:34 WIB
JAKARTA -- Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), Addin Jauharudin meminta pemerintah bisa mengantisipasi dan menghentikan berbagai aksi kekerasan yang terjadi di Indonesia belakangan ini.

Dia mengatakan,akhir-akhir ini masyarakat Indonesia dikejutkan oleh munculnya berbagai aksi kekerasan yang telah merenggut korban jiwa. Selama Agustus 2012 ini saja, kata dia, sudah lima kejadian yang mengoyak rasa persatuan dan kebhinekaan bangsa Indonesia.

Menurut Addin, makna kemerdekaan dan hari raya Idulfitri telah tercoreng dengan maraknya aksi kekerasan di berbagai wilayah yang. Seharusnya, lanjut dia, rasa aman dan damai dapat dirasakan oleh masyarakat,  terlebih baru saja usai Idulfitri yang harusnya semua kelompok bisa saling menahan diri, bukan saling serang menyerang.

"Kejadian ini seharusnya bisa diantisipasi karena informasi penyerangan itu berhembus jauh sebelumnya," katanya, Minggu (26/9).

Addin menegaskan,  pihak pemerintah terutama Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) jangan hanya menghimbau dan konferensi pers saja. "Yang dibutuhkan adalah tindakan nyata, dan segera mengkoordinasikan antar institusi serta aparat keamanan harus cepat bertindak," kata dia.

Addin mencatat, kasus-kasus kekerasan yang timbul sebelum maupun pasca idul fitri ini antara lain, pertama, terjadinya penembakan di Pos Pengamanan Polisi Glembengan di Solo, Jawa Tengah, yang mengakibatkan dua polisi terluka tepat pada hari Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2012.

Kedua, terjadinya pembakaran kampung warga penganut aliran Tarekat at-tijaniyah Mutlak di Cisalopa, Sukabumi, pada tanggal 19 Agustus 2012. Pembakaran ini diduga karena dianggap aliran sesat yang dipimpin sumarna. Sebelumnya pada tanggal 16 Agustus seluruh warga kampung diusir sebanyak 18 keluarga dan 70 pengikut At-Tijaniyah.

Ketiga,  kekerasan penembakan yang mengakibatkan meninggalnya Brigadir Yohan Kisiwaitouw oleh OPM di lapangan terbang (lapter) Enarotali, Kabupaten Paniai pada 21 Agustus 2012. Dan sebelumnya terjadi penembakan terhadap tiga orang warga sipil dengan tanggal dan lokasi yang berbeda-beda, yaitu pada hari Jum’at 17 Agustus 2012  Sabtu 18 Agustus 2012 serta Minggu 19 Agustus 2012, semuanya ditembak dengan orang yang tak dikenal.

Keempat, merebaknya isu SARA yang bukan hanya secara lisan melainkan pada tayangan gambar di Youtube terkait Pilkada DKI Jakarta. Dan kelima, kekerasan berupa penyerangan terhadap komunitas Syi’ah di Dusun Nangkernang, Desa Karanggayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Minggu, 26 Agustus 2012, yang telah menyebabkan korban meninggal satu  orang.

Lebih lanjut Addin menjelaskan, penyerangan terhadap kelompok tertentu apalagi menimbulkan korban jiwa tidak dibenarkan. Pemerintah diminta untuk cepat tanggap dengan menangkap pelakunya, dan jangan biarkan korban berjatuhan.

Karena itu, PB PMII mengutuk kekerasan tersebut, dan diminta masyarakat jangan gampang terprovokasi. PB PMII juga meminta kepada tokoh-tokoh agama untuk menjaga kerukunan dan kedaiaman bangsa Indonesia.

"Semua kekerasan ini adalah bentuk ancaman terhadap NKRI dan kebhinekaan yang selama ini sudah terjalin dengan baik, jika ada sumbatan komunikasi," kata Addin.

Ditambahkan, sebaiknya musyawarah di dahulukan dan apa yang sudah menjadi keputusan pengadilan sebaiknya segera di transformasikan. "Jangan biarkan masyarakat hidup tanpa negara," tuntas Addin. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Cybercrime Mabes Polri Telusuri Video SARA

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler