"Untuk Perpustakaan Bung Karno, plafonnya sebenarnya Rp4 miliar. Tapi yang sudah jalan Rp1 miliar sehingga kami minta tambahan anggaran Rp3 miliar lagi," ungkap Sri dalam rapat dengar pendapat Komisi X DPR RI, Rabu (10/10).
Sedangkan pengembangan perpustakaan di provinsi, kabupaten/kota, lanjutnya, disesuaikan dengan usulan dari masing-masing daerah. "Penerima dana bantuan sarana dan fasilitas ini adalah daerah-daerah yang mengajukan proposal permintaan ke PNRI. Bagi yang tidak mengajukan, tidak bisa kami usulkan untuk anggarannya," terangnya.
Di dalam pagu definitif 2013, PNRI mendapatkan anggaran Rp478,69 miliar. Anggaran ini, menurut Sri, tidak termasuk dalam pengembangan perpustakaan daerah. Itu sebabnya PNRI meminta tambahan anggaran lagi.
Hanya saja anggota Komisi X Surahman Hidayat mempertanyakan sinergitas perpustakaan pusat dan daerah dalam program edukasi. "PNRI bisa saja minta tambahan anggaran. Tapi kok pemberian bantuan ke perpustakaan daerah tidak jelas mekanismenya," ujarnya.
Ini diaminkan Harbiah. Personil Komisi X ini mencontohkan, di wilayah Jawa Timur banyak perpustakaan daerah tidak menerima bantuan pengembangan kepustakaannya. Padahal, surat permohonan sudah lama diajukan.
"Harus diperjelas dulu mekanismenya. Apakah penerima bantuan kepustakaan hanya untuk perpustakaan yang dititipi anggota dewan atau siapa. Kalau cuma ajuin proposal, daerah saya sudah lama mengajukannya tapi sampai sekarang tidak dapat-dapat juga," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hadapi Isu Impor Gula
Redaktur : Tim Redaksi