PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis melarang pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Kalbar menggunakan internet di kantor untuk main-main.
”Jangan coba-coba main internet dalam kantor. Internet itu digunakan untuk memudahkan bekerja, jangan lakukan hal-hal yang tidak baik dan tidak sopan,” ujar Cornelis seperti diberitakan Pontianak Pos, Sabtu (9/2).
Cornelis menyatakan pihaknya bisa mengontrol seluruh pegawai yang ada di lingkungan Pemprov Kalbar, termasuk mereka yang menggunakan internet untuk menghujat orang lain. Saat ini pihaknya sudah mendapatkan informasi tentang instansi tempat pegawai tersebut bekerja.
”Itu sudah ketahuan di kantor mana. Itu bisa dikontrol. Kerja saja baik-baik. Kantor itu untuk kerja,” kata Cornelis.
Menurut Cornelis, seluruh PNS wajib melaksanakan kehormatan sebagai abdi negara. Semuanya harus bekerja sesuai aturan yang berlaku. Ia meminta pegawai meminta loyalitas, integritas, dan tanggungjawab.
Tahun ini Cornelis dilantik menjadi Gubernur untuk periode kedua. Ia menegaskan pada periode kedua ini akan lebih ketat dan mengancam akan membebastugaskan pegawai yang tidak taat dan patuh pada undang-undang.
”Jangan (pegawai) hanya datang, duduk, ngobrol, dan maki-maki orang. Kerjaannya tidak ada. Saya tidak mau meninggalkan pemerintahan ini dengan berantakan gara-gara birokrasi,” katanya.
Ia juga meminta seluruh pegawai tidak menjual nama Gubernur untuk kepentingan pribadi, termasuk mencari uang. Selama ini Cornelis mengaku sering mendengar adanya oknum pegawai yang menyebut namanya untuk kepentingan tertentu.
”Jangan jual nama Gubernur. Mengaku keluarga Gubernur. Saya sudah pekak mendengarnya,” katanya.
Ia menambahkan saat ini Pemprov Kalbar sedang menyusun rencana pembangunan jangan menengah. Diharapkan seluruh eselon IV berpartisipasi dalam penyusunan tersebut.
”Masing-masing eselon IV punya konsep dengan bidangnya masing-masing,” timpal Cornelis. (uni/fuz/jpnn)
”Jangan coba-coba main internet dalam kantor. Internet itu digunakan untuk memudahkan bekerja, jangan lakukan hal-hal yang tidak baik dan tidak sopan,” ujar Cornelis seperti diberitakan Pontianak Pos, Sabtu (9/2).
Cornelis menyatakan pihaknya bisa mengontrol seluruh pegawai yang ada di lingkungan Pemprov Kalbar, termasuk mereka yang menggunakan internet untuk menghujat orang lain. Saat ini pihaknya sudah mendapatkan informasi tentang instansi tempat pegawai tersebut bekerja.
”Itu sudah ketahuan di kantor mana. Itu bisa dikontrol. Kerja saja baik-baik. Kantor itu untuk kerja,” kata Cornelis.
Menurut Cornelis, seluruh PNS wajib melaksanakan kehormatan sebagai abdi negara. Semuanya harus bekerja sesuai aturan yang berlaku. Ia meminta pegawai meminta loyalitas, integritas, dan tanggungjawab.
Tahun ini Cornelis dilantik menjadi Gubernur untuk periode kedua. Ia menegaskan pada periode kedua ini akan lebih ketat dan mengancam akan membebastugaskan pegawai yang tidak taat dan patuh pada undang-undang.
”Jangan (pegawai) hanya datang, duduk, ngobrol, dan maki-maki orang. Kerjaannya tidak ada. Saya tidak mau meninggalkan pemerintahan ini dengan berantakan gara-gara birokrasi,” katanya.
Ia juga meminta seluruh pegawai tidak menjual nama Gubernur untuk kepentingan pribadi, termasuk mencari uang. Selama ini Cornelis mengaku sering mendengar adanya oknum pegawai yang menyebut namanya untuk kepentingan tertentu.
”Jangan jual nama Gubernur. Mengaku keluarga Gubernur. Saya sudah pekak mendengarnya,” katanya.
Ia menambahkan saat ini Pemprov Kalbar sedang menyusun rencana pembangunan jangan menengah. Diharapkan seluruh eselon IV berpartisipasi dalam penyusunan tersebut.
”Masing-masing eselon IV punya konsep dengan bidangnya masing-masing,” timpal Cornelis. (uni/fuz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pantau Narkoba di Daerah Wisata!
Redaktur : Tim Redaksi