jpnn.com - Jika honorer K2 di wilayah Jawa Timur mulai melunak dan ingin ikut rekrutmen PPPK dengan syarat tanpa tes, honorer di Kabupaten Tana Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara punya sikap berbeda. Mereka menolak diangkat PPPK dan tetap pada visi awal menjadi PNS.
"Kami yang dari Tana Buton Utara menolak PPPK. Kami maunya diangkat PNS," kata Kasmun, honorer K2 dari tenaga administrasi kepada JPNN.com, Minggu (23/2).
BACA JUGA: Pentolan Honorer K2: Presiden tak Ada Niat Angkat Kami jadi PPPK
Pengurus Forum Hononer K2 Tenaga Teknis Administrasi (FHK2TA) Kab Tana Buton Utara ini menegaskan, jatah mereka harusnya PNS. Bukan malah jadi PPPK yang statusnya kontrak.
"Kami berjuang bukan untuk jadi PPPK. Kami maunya PNS makanya mendorong ketua DPRD dan bupati Buton Utara untuk membantu menyampaikan aspirasi ke pusat," tegasnya.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Aturan Gaji Guru Honorer dari Dana BOS, Tragedi Susur Sungai Sempor Sleman
Dia masih optimistis honorer K2 menjadi PNS, apapun caranya. Kasmun juga tidak masalah menua demi mendapatkan status PNS. Sebab, mereka tidak mau hidup dalam ketidakpastian.
"Setiap tahun kontrak PPPK-nya kan berubah. Tidak ada jaminan kami bisa bekerja sampai pensiun sebagai PPPK," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA JUGA: Aturan Baru tentang Dana BOS Menguntungkan Guru Honorer
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad