SOFIFI - Hingga hari kedua pascalibur tahun baru Rabu (3/1), aktivitas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) di Sofifi, masih sepi. Dipastikan aktivitas kantor akan kembali normal pada Senin (7/1) nanti. Sebab Jumat (4/1) hari ini, merupakan hari tanggung bagi pegawai pemprov untuk berangkat ke Sofifi. Sementara Sabtu (5/1) besok, hari libur di lingkup pemerintah.
Pantau Malut Post (JPNN Group) (3/1), hanya sebagian kecil pegawai yang masuk kantor, alias sama dengan hari pertama kerja pascacuti tahun baru Rabu (2/1) lalu.
Sejumlah ruangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tampak terkunci. Begitu juga ruangan Asisten dan Staf Ahli Gubernur. Para petinggi seperti Gubernur Thaib Armaiyn, Wakil Gubernur Abdul Ghani Kasuba dan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Madjid Husen juga tak berada di kantor.
“Mungkin aktivitas kembali normal Senin (7/1) nanti,” ujar Kepala Bagian Humas Biro Humas dan Protokoler Sulemen Tengkulu kepada Malut Post kemarin (3/1).
Di lain pihak, akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Dr. Rhida Ajam mengatakan, disiplin belum menjadi budaya dalam birokrasi di daerah ini. Hal ini dikarenakan pimpinan SKPD tidak konsisten menerapkan aturan-aturan disiplin.
“Selain itu sistem administrasi disiplin yang digunakan selama ini tidak pernah valid. Hanya dianggap sekadar bahan pelaporan. Tidak ada tindak lanjut dalam rangka penegakan disiplin,” ujarnya.
Dia mengatakan pimpinan SKPD harus memiliki komitmen untuk menegakan disiplin dan memberikan efek jera kepada pegawai yang malas. “Tahun baru ini seharusnya ada tindakan yang radikal,” kata Ridha.
Satu hal yang tak kalah penting untuk meningkatkan disiplin pegawai, lanjut Ridha, adalah pemeritah juga harus memperhatikan kesejahteraan para pegawainya. “Apalagi provinsi kita, pegawainya banyak di berdomisili di Ternate, tapi kantornya di Sofifi, ini juga repot. Butuh cost,” tambahnya.(wat/cr-07/fai)
Pantau Malut Post (JPNN Group) (3/1), hanya sebagian kecil pegawai yang masuk kantor, alias sama dengan hari pertama kerja pascacuti tahun baru Rabu (2/1) lalu.
Sejumlah ruangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tampak terkunci. Begitu juga ruangan Asisten dan Staf Ahli Gubernur. Para petinggi seperti Gubernur Thaib Armaiyn, Wakil Gubernur Abdul Ghani Kasuba dan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Madjid Husen juga tak berada di kantor.
“Mungkin aktivitas kembali normal Senin (7/1) nanti,” ujar Kepala Bagian Humas Biro Humas dan Protokoler Sulemen Tengkulu kepada Malut Post kemarin (3/1).
Di lain pihak, akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Dr. Rhida Ajam mengatakan, disiplin belum menjadi budaya dalam birokrasi di daerah ini. Hal ini dikarenakan pimpinan SKPD tidak konsisten menerapkan aturan-aturan disiplin.
“Selain itu sistem administrasi disiplin yang digunakan selama ini tidak pernah valid. Hanya dianggap sekadar bahan pelaporan. Tidak ada tindak lanjut dalam rangka penegakan disiplin,” ujarnya.
Dia mengatakan pimpinan SKPD harus memiliki komitmen untuk menegakan disiplin dan memberikan efek jera kepada pegawai yang malas. “Tahun baru ini seharusnya ada tindakan yang radikal,” kata Ridha.
Satu hal yang tak kalah penting untuk meningkatkan disiplin pegawai, lanjut Ridha, adalah pemeritah juga harus memperhatikan kesejahteraan para pegawainya. “Apalagi provinsi kita, pegawainya banyak di berdomisili di Ternate, tapi kantornya di Sofifi, ini juga repot. Butuh cost,” tambahnya.(wat/cr-07/fai)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polisi Buru Pemilik Miras Cap Tikus
Redaktur : Tim Redaksi