jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah makin memantapkan rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke ibu kota negara (IKN) baru.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas pun telah mengunjungi lokasi IKN Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) belum lama ini.
BACA JUGA: Sutarmidji Minta ASN di Kalbar Memahami Aturan Kepegawaian
Menteri Anas mengaku puas dengan perkembangan pembangunan IKN Nusantara. Diharapkan bisa menunjang target pemerintah untuk pemindahan ibu kota serta kepindahan ASN, TNI, Polri tahap awal pada 2024 nanti.
"ASN yang akan dipindahkan ke IKN Nusantara tidak hanya PNS, tetapi juga PPPK," kata Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik KemenPAN-RB Mohammad Averrouce: kepada JPNN.com, Selasa (20/6).
BACA JUGA: Kabar Baik, KemenPAN-RB Menyetujui Usulan Penyesuaian Tukin ASN Kemenag
Berapa banyak persentasi PNS maupun PPPK yang akan dipindahkan, Averrouce mengatakan ini disesuaikan dengan pemetaan sesuai kebutuhan kementerian/lembaga (K/L).
Sebagaimana rencana, pemerintah di IKN akan membangun sarana olah raga, lahan hijau, apartemen, danau, dan lain sebagainya. Juga ada dukungan untuk sekolah dan fasilitas rumah sakit yang baik.
BACA JUGA: Curhatan PPPK 2019, Masih Dianggap Honorer, Kewajiban & Sanksi Setara PNS
Ini agar semua orang yang ada di IKN, termasuk ASN PNS dan PPPK bisa bekerja dengan nyaman serta optimal.
Menteri Anas menyampaikan skema pemindahan ASN telah disiapkan pemerintah sebaik mungkin.
Pada 2024, PNS, PPPK, TNI, dan Polri yang dipindahkan sebanyak 16.990 orang terdiri atas 11.274 ASN dari 40 K/L serta TNI/Polri sebanyak 5.716 personel.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi menjelaskan progres pembangunan IKN sudah mencapai 29,27 persen.
Dalam proses terbentuknya IKN, terdapat empat tahap proses, yaitu persiapan, pembangunan, pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan.
Thomas mengatakan penyelenggaraan pemerintahan tahun depan dan setelah berpindahnya ibu kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara melalui Keppres.
"Kami hari ini sementara menggagas bagaimana pembagian wilayah untuk pemerintahan termasuk kami lagi menggagas untuk memperkuat peran otorita," ujar Thomas. (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad