jpnn.com - jpnn.com - Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kutai Timur, Kaltim, ada yang mempunyai Surat Keputusan (SK) pegawai dan jabatan ganda.
Mereka diminta agar segera menentukan pilihan. Sebab, hal tersebut terkait dengan proses penggajian dan status jabatan pegawai yang sudah terlanjut dilantik di Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
BACA JUGA: Banyak PNS Lembur Hanya Urus SPJ
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutai Timur Irawansyah mengakui, memang ada beberapa pejabat struktural eselon yang memiliki SK ganda.
Sebab, selain dilantik di kabupaten, yang bersangkutan ternyata juga dilantik sebagai pejabat structural di tingkat provinsi.
BACA JUGA: Please, Jangan Terlalu Ngebet Jadi PNS
“Rata-rata mereka yang kewenangannya diambil alih provinsi karena UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Seperti, pada Dinas Kehutanan, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Pendidikan yang selama ini membidangi pendidikan menengah atas, dan Bidang Pengawan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,” jelas Irawansyah.
Lantas, kata dia, pegawai tersebut harus segera melapor ke provinsi dan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kaltim untuk memperjelas terkait statusnya.
BACA JUGA: Indonesia Kekurangan PNS dengan Keahlian Spesifik
Sehingga, jika keputusan akhir tetap memilih bergabung sebagai pegawai kabupaten, maka akan dimasukkan untuk penganggaran gajinya. Begitu juga sebaliknya. Sehingga, tidak akan terjadi penggajian dan status kepegawaian ganda.
“Nah, kalau memilih sebagai PNS provinsi atau ke luar Kaltim, maka konsekuensinya jabatan yang sudah ditetapkan di kabupaten harus dilepas. Kemudian akan diisi kembali dengan PNS yang belum mendapatkan jabatan atau non job,” ucapnya, seperti diberitakan Bontang Post (Jawa Pos Group).
Disinggung terkait adanya kesalahan mekanisme dalam melantik Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kutim, Irawansyah tidak menampiknya.
Dia mengaku memang dalam pelantikan Sekretaris KPUD Kutim kemarin terjadi kesalahan prosedural. Karena seharusnya Sekretaris KPUD ditetapkan dan dilantik oleh KPU Pusat, bukan oleh bupati.
Sehingga, bupati telah membatalkan SK pelantikan pejabat tersebut dan kembali mengikuti mekanisme yang benar.
“Kami sudah mengajukan tiga nama PNS Kutim kepada KPU Pusat untuk kemudian ditetapkan dan dilantik sebagai Sekretaris KPUD Kutim,” tutup Irawansyah. (aj)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PNS Harga Mati! PNS Harapan Anak Istri Kami!
Redaktur & Reporter : Soetomo