JAKARTA – Kementerian Keuangan akan terus mengevaluasi dan memperbaiki sistem pembayaran perjalanan dinas. Langkah ini guna meminimalisir adanya celah penyelewengan anggaran dinas.
“Iya masih (ada yang melakukan penyelewengan). Itu yang kita usahakan untuk diperbaiki,” ujar Inspektorat Jenderal Kementrian Keuangan Sonny Loho di Jakarta, Kamis (24/5).
Menurutnya, masih saja ada oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mencari keuntungan dari anggaran perjalanan dinas meski metode pembayaran telah dilakukan perubahan.
Dimana, sebelumnya pemerintah memberikan anggaran perjalanan dinas dengan cara lump sum atau sesuai dengan plafon anggaran, lalu diubah menjadi at cost atau berdasarkan laporan perjalanan. Nmun PNS masih saja mencari celah untuk tindakan penyelewengan.
“Dulu metode lump sum kita ubah supaya tidak ada lagi (penyelewengan). Tapi orang akalnya ada saja, siapa yang pikir bakal ada tiket palsu, boarding pass palsu,”terangnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyarankan pengawasan masing-masing Inspektorat Jenderal di tiap Kementrian Lembaga (K/L) harus lebih tajam untuk mengawasi keuangan negara. Maka, perlu ditingkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat Irjen dan Koordinasi antar Irjen di seluruh Kementrian. “Bila ada penipuan maka harus ditindak tegas,”urainya.
Dengan perbaikan tersebut, sambungnya penyelewengan anggaran khususnya di tingkatan pemerintahan dapat diminimalisir. Pada akhirnya anggaran pemerintah dapat digunakan dengan lebih efisien. (naa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... JK Khawatir Pancasila Sebatas Bahan Cerdas Cermat
Redaktur : Tim Redaksi