Pemberian sanksi terhadap pelanggaran tersebut akan didasari atas laporan, barang bukti, dan saksi mata yang melihat kejadian. "Pelanggaran dapat diberi sanksi jika ada dasar yang menguatkan," tuturnya.
Ditempat terpisah, Walikota Cimahi Itoc Tochija menghimbau seluruh PNS di Pemkot Cimahi tidak terlibat dalam kampanye pasangan calon walikota dan wakil walikota Cimahi. Menurut Itoc, pihaknya sudah berkali-kali mengingatkan kepada jajaran PNS agar bersikap netral dan menahan diri. "Dari awal sudah diingatkan bahwa PNS harus menahan diri," kata Itoc, kemarin (23/8).
Meski PNS memiliki hak pilih, lanjut Itoc, namun mereka tak boleh terlibat dalam kampanye. Hal itu diatur dalam sanksi yang tercantum pada Pasal 12 dan 13 UU Kepegawaian, yang menyebutkan bahwa, PNS dilarang ikut serta sebagai pelaksana kampanye dan menggunakan fasilitas negara serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
"PNS punya hak pilih saat pemungutan suara, tapi kalau saat kampanye jangan hadir dengan pakaian dinas. Sedangkan, kami juga turunkan sejumlah PNS yang termasuk desk Pilkada yang bertugas selama masa Pilwalkot Cimahi 2012 berlangsung. Berarti harus dipilah PNS mana yang desk Pilkada dan bukan," ujar Itoc.
Sementara, Pemkot Cimahi juga melakukan pengawasan terhadap aset-aset negara yang digunakan untuk kampanye pada Pemilihan Walikota-Wakil Walikota (Pilwalkot) Cimahi 2012. Hal itu menghindari pemanfaatan aset negara diluar fungsinya.
Pihaknya merekapitulasi aset milik Pemkot Cimahi, baik berupa kendaraan maupun bangunan yang diduga digunakan untuk kebutuhan kampanye. "Jangankan Panwas, kami sendiri merekap mana aset negara yang dipakai untuk kampanye. Kalau kelihatan, bisa dicabut," tandasnya. (cr2)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polisi Lacak Video Berbau SARA
Redaktur : Tim Redaksi