jpnn.com - JAKARTA - Ancaman boikot pelantikan presiden dan wakil presiden yang disuarakan sejumlah elite politik dianggap terlalu berlebihan. Apalagi sikap itu ditunjukkan saat proses sengketa Pemilihan Presiden di Mahkamah Konstitusi masih berlangsung.
"Luar biasa pendidikan politik yang didapat rakyat NKRI dari berbagai sumber, mulai dari para politisi, ulama, penguasa selama Pileg sampai Pilpres 2014. Indonesia memang hebat," sindir anggota Komisi IX DPR, Poempida Hidayatulloh, Minggu (3/8).
BACA JUGA: Alokasi untuk Sarjana Lintas Ilmu Jadi Syarat Penetapan Formasi
Begitu diutarakan Poempida mengomentari pernyataan politisi Partai Keadilan Sejahtera, Gamari Sutrisno yang mengancam untuk memboikot sidang umum MPR dan membentuk Pansus Kecurangan Pemilu di DPR.
"Apakah yang bersuara (seperti Gamari) sedikit lupa bahwa NKRI tercinta menganut sistem republik dengan asas kepemimpinan bersendi daulat rakyat? Rakyat Indonesia harus kita selamatkan," ucapnya.
BACA JUGA: Pramono, Akbar Faisal dan Yuddy Chrisnandi Bersaing jadi Seskab
Dengan semua disiplin keilmuan yang luas, menurut dia, selayaknya semua pihak berkepentingan mampu menunjukkan kedewasaan sikap, toleransi, dan objektivitas yang tinggi. Salah satunya dengan mengikuti dan taat semua proses konstitusi yang sedang berlangsung di MK sampai keluar hasil akhirnya.
"Tetap mendudukkan pendapat untuk tidak memaksakan pendapat, dan selalu siap menerima kebenaran dari siapa pun datangnya," imbuhnya.
BACA JUGA: Hasto Minta Politisi PKS Buka Konstitusi dengan Saksama
"Terpenting pula, mengingatkan diri sendiri tentang prinsip relativitas pengetahuan manusia. "Sebab, kebenaran mutlak hanya milik Tuhan Yang Maha Esa," pungkasnya. (rmo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengamat Nilai Indikasi Kecurangan Pilpres Makin Kuat
Redaktur : Tim Redaksi