Pohan Minta Wiranto Tak Tabrak Konstitusi

Senin, 20 Februari 2012 – 08:36 WIB
JAKARTA - Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan gerah dengan pernyataan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto. Sabtu Wiranto mengeluarkan pernyataan mengkritisi kinerja dan perjalanan pemerintahan Presiden SBY.  Wiranto bahkan menyebut tidak yakin  pemerintahan SBY bisa sampai 2014.
 
Menanggapi itu, Pohan meminta Wiranto tidak menambrak aturan dan   menggiring opini yang tidak berdasar.  ”Silakan Wiranto terjebak buru-buru dan sibuk 2014. Monggo, yang penting, jangan nabrak aturan dan mekanisme ketatanegaraan. Jangan nabrak konstitusi. Jika itu dilakukan, Wiranto akan berhadapan dengan rakyat. Rakyat menolak Presiden SBY diturunkan di tengah jalan,” kata Ramadhan Pohan dengan nada tinggi.

Menurut Pohan, Pak Wiranto yang mempertanyakan eksistensi pemerintahan SBY bisa sampai 2014, tampak aneh.  Bukannya mendukung konstitusi agar pemerintah SBY tidak dijatuhkan di tengah jalan. ”Ini kok seperti benih gerakan inkonstitusionalis dari Wiranto. Harus diwaspadai bibit inkonstitusi Wiranto ini,” katanya.

Sabagai mantan jenderal,  kata Ramadhan Pohan, Wiranto mestinya di garda terdepan menjaga konstitusi dan stabilitas negara. Bukannya malah meredakan tendensi anarkis. ”Ini kok provokasi. Pemerintah SBY terbuka atas kritisisme, SBY juga mendengarkan suara protes yang digaungkan pengkritik. Jadi, sebenarnya tak ada alasan untuk aksi-aksi anarkisme. Juga tak ada dasar mendukung atau membiarkan aksi anarkisme merebak,” bebernya. 

Dikatakan, banyak politisi tergoda memburu 2014, padahal sekarang baru Februari 2014.  Sayang energi dihabiskan sia-sia. Bangsa ini membutuhkan energi positif massif untuk maju memberantas kemiskinan, menciptakan keadilan di segala lini, dan memberantas perilaku koruptif di pelbagai lini.

Karenanya harus ada sinergi konstruktif antara pemerintah yang jalankan pemerintahan dengan parlemen termasuk oposisi di DPR dan parpol-parpol yang melakukan pengawasan. ”Muaranya tetap untuk rakyat, untuk bangsa dan kepentingan negeri.” ujarnya. (dms)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 15 Kepala Daerah Tercepat Urus E-KTP

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler