jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) Andre Rahadian menilai polarisasi kembali menguat di tengah masyarakat.
Isu ini dinilai bisa mengancam persatuan bangsa.
BACA JUGA: Muhammad Fatah: Lucinta Luna Hanya Mesin ATM Gue
Untuk mengantisipasinya, ILUNI UI meluncurkan Gerakan Kohesi Kebangsaan bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, pada 28 Oktober 2021.
“Pandemi yang terjadi saat ini tidak hanya menjadi test of a nation, Covid-19 telah membuka kotak pandora terpolarisasinya bangsa yang selama ini tersimpan dan tertutup rapi dalam kelompok-kelompok anak bangsa,” tutur Andre dalam pidato kebangsaan secara luring dan daring, Kamis (28/10).
BACA JUGA: Peringati Hari Sumpah Pemuda, GP NasDem Kembali Gelar Donor PSP BERDERMA
Gerakan ini kata Andre, berkomitmen mendorong segenap elemen bangsa untuk merefleksikan dan menggali kembali pilar-pilar kebangsaan secara kontekstual, mempromosikan identitas bersama serta mendorong kepemimpinan nasional bersikap terbuka dan kolaboratif.
Dia menjelaskan, di tengah upaya pemerintah bekerja keras mengatasi pandemi dengan berbagai kebijakan seperti PPKM, social distancing maupun program vaksinasi, muncul polarisasi di dalam masyarakat.
BACA JUGA: Perkuat Ekosistem Pendanaan UMKM & Startup, ALUDI Gandeng AMVESINDO dan AMKI Â
"Informasi hoaks dan berbagai misinformasi menimbulkan keraguan bahkan penolakan terhadap kebijakan dan program pemerintah," tegasnya.
Masyarakat yang terpolarisasi, kohesi sosial menjadi media untuk merekatkan bangsa.
Andre juga mendorong Indonesia untuk memanfaatkan kemajuan teknologi pada masa revolusi industri 4.0 mempromosikan kohesi dengan memaksimalkan gotong royong digital.
“Gotong royong digital ini akan membuka beragam peluang baru untuk Indonesia berkolaborasi seperti mengembangkan ekonomi berbagi yang inklusif dan berkeadilan,” tegasnya.
Andre menekankan pentingnya kohesi kebangsaan dalam menghadapi ancaman polarisasi khususnya dampak Pilpres 2019 dan di tengah situasi pandemi saat ini.
Dia menyoroti adanya fenomena framing dan stereotyping dalam kampanye politik, serta kehadiran para pendengung atau buzzer di media sosial, yang dianggap mempertajam dan memperluas polarisasi. Dia juga menyayangkan dampak negatf yang timbul akibat adanya oknum-oknum elit lokal dan nasional yang saling menjatuhkan.
“Belum lagi, munculnya kontroversi di tengah perjuangan menghadapi pandemi seperti polemik UU Cipta Kerja, termasuk kontroversi tes wawasan kebangsaan KPK. Isu polarisasi ini jadi permasalahan sangat serius yang harus segera kita tangani bersama,” paparnya.
Untuk itu, Andre menyerukan agar segenap pemangku kepentingan mengambil peran dalam menjaga keharmonisan bangsa.
Dia juga mendorong pemerintah untuk berperan aktif dalam mengatasi polarisasi yang kini kembali muncul dalam urusan penanganan pandemi Covid-19.
“Pemerintah dan segenap elemen masyarakat perlu menghadang upaya oknum kelompok elit yang berusaha mendompleng isu polarisasi demi kepentingan mereka,” kata Andre.(esy/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur : Yessy
Reporter : Mesya Mohamad