KENDARI - Untuk kesekian kalinya unjuk rasa lagi-lagi terjadi di Markas Kepolisian. Sekelompok Mahasiswa yang tergabung dalam Himpnan Mahasiswa Lira Indonesia (HAMALI) mendatangi Polda Sultra untuk mendesak pihak kepolisian mengusut dugaan kasus dalam pelaksanaaan pembangunan kantor DPRD Byuton dan kantor Bupati Buton dimana pelaksanaanya tanpa melakukan lelang atau tender, yang melibatkian mantan bupati Buton, Ir. LM. Syafei kahar bersama PT. Adikarya yang mengerjakan proyek tersebut.
Usai melakukan orasi di kantor gubernur Sultra, Selasa (13/3) kelompok mahasiswa tersebut langsung bergerak menuju gedung mapolda Sultra yang jaraknya hanya beberapa meter dari kantor Gubenur. Selanujtnya, 8 orang perwakilan kelompok mahasiswa tersebut menemui Kabid Humas Polda Sultra untuk menyampaikan aspirasinya. Dalam lembaran pernyataan sikap tertulis, mereka mendesak Kapolda Sultra untuk segera turun dilapangan mengidentifikasi, memeriksa, bila perlu menangkap oknum-oknum yang terlibat dalam kasus tersebut.
Hedifan, salah seorang orator Hamali mengungkapkan pelanggaran ini terjadi ketika pelaksanaan proyek pembangunan tersebut dimulai sejak tahun 2003-2007 dengan yang anggarannya bersumber dari APBD sebanyak Rp 20 Milyar. Dengan surat perintah kerja (SPK) dari tahap satu sampai tahap 5. Kami meminta pihak kepolisian supaya menanggapi serius dan segera melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk penyelesaian kasus itu. Kami juga akan berusaha memberikan data yang lengkap kepada kepolisian karena masyarakat Buton tidak ingin penindasan yang lebih lama terjadi, ujarnya.
Kabid Humas Polda Sultra, AKBP. M. Fahrurrozi mengatakan diawal pembicaraan, Polri netral berada ditengah-tengah dan tidak memihak siapapun dalam penyelesaian suatu kasus. Ditambahkan oleh Kasubdit Tipikor AKBP Sempana Sitepu bahwa penyelidikan kasus ini agak sulit dilakukan karena kasusnya terjadi pada Tahun 2003 dan menggunakan anggaran pada Tahun tersebut. Kalau ada data penting dari teman-teman sekalian harap langsung menemui saya, tambahnya.
Di akhir pembicaraan, Kabid Humas menambahkan bahwa Polri akan tetap bekerja keras menindak lanjuti dan berupaya secara maksimal untuk melakukan penyelidikan. Kami harap bantuan rekan-rekan sekalian untuk bersama-sama menyelesaikan kasus tersebut terutama berkaitan dengan data-data yang berhubungan dengan kasus tersebut, tegasnya. (B18)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemprov Kepri Bentuk Tim Pengawas BBM
Redaktur : Tim Redaksi