BENGKULU – Polda Bengkulu melakukan penyelidikan terkait ambruknya penahan penahan gelombang yang merupakan proyek Administrator Pelabuhan (Adpel) Pelabuhan Pulau Baai dengan nilai proyek Rp 14,2 miliar.
Tidak menutup kemungkinan, peristiwa ambruknya proyek sepanjang 340 meter tersebut mengindikasikan tindak pidana korupsi. Sebab, hasil pengerjaan proyek tersebut baru beberapa hari lalu diserahterimakan.
"Saat ini masih melakukan penyelidikan, tentu saja jika ada indikasi korupsi akan kami usut," ujar Direktur Reskrimsus Polda Bengkulu Kombes Pol Drs. SM Mahendra Jaya melalui Kasubdit Tipkor Reskrimsus Polda Bengkulu AKBP. Budi Samekto, S. IK. Belum lama ini, penyidik juga sudah melakukan pemantantauan ke lokasi proyek.
Pantauan RB (Grup JPNN) di lapangan, lokasi proyek tersebut memang terletak jauh dari jalan raya. Jika kita ingin masuk ke lokasi tersebut bisa menggunakan kendaraan roda dua dan empat. Hanya saja untuk menjangkaunya harus melalui pinggiran pantai dengan jarak sekitar 3 Kilometer.
Kontruksi bangunan tersebut berupa gorong-gorong semen yang diatur sedemikian rupa hingga 11 tingkat atau dengan ketinggian sekitar 5,5 meter. Proyek tersebut dikerjakan oleh PT. Sass Kencana Engineering selama 180 hari kalender mulai 25 April 2012 dan diserahterimakan pada 17 Desember 2012.
Proyek tersebut diawasi oleh konsultan pengawas dari PT. Deka Pentra. Pengawas proyek, Irvan mengatakan, jika dalam pengerjaan proyek tersebut untuk penahan gelombang dan ambruknya bangunan tersebut lantaran dipengaruhi gelombang yang cukup besar. "Karena gelombang tinggi, makanya roboh," kata Irvan.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Junaidi Albab Setiawan, SH, MH mengatakan, perlu dilakukan penelitian terhadap kualitas penahan gelombang tersebut untuk memenuhi sudah memenuhi standar dan spesifikasi yang ditetapkan. “Jika ditemukan penyimpangan, maka patut diduga. Jika tidak ada penyimpangan, maka dengan legowo kita harus berani katakan bahwa itu karena kondisi alamiah akibat iklim ekstrim yang sering terjadi belakangan ini,” kata Junaidi.
Junaidi menambahkan, Komisi 3 belum memiliki rencana untuk mengecek proyek tersebut. Sebaliknya, berdasarkan hasil rapat Jumat (11/1), Komisi III akan melakukan safari pengawasan proyek-proyek pada 2012 yang akan dimulai dari Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang hingga Kaur dan Mukomuko. (zie/key)
Tidak menutup kemungkinan, peristiwa ambruknya proyek sepanjang 340 meter tersebut mengindikasikan tindak pidana korupsi. Sebab, hasil pengerjaan proyek tersebut baru beberapa hari lalu diserahterimakan.
"Saat ini masih melakukan penyelidikan, tentu saja jika ada indikasi korupsi akan kami usut," ujar Direktur Reskrimsus Polda Bengkulu Kombes Pol Drs. SM Mahendra Jaya melalui Kasubdit Tipkor Reskrimsus Polda Bengkulu AKBP. Budi Samekto, S. IK. Belum lama ini, penyidik juga sudah melakukan pemantantauan ke lokasi proyek.
Pantauan RB (Grup JPNN) di lapangan, lokasi proyek tersebut memang terletak jauh dari jalan raya. Jika kita ingin masuk ke lokasi tersebut bisa menggunakan kendaraan roda dua dan empat. Hanya saja untuk menjangkaunya harus melalui pinggiran pantai dengan jarak sekitar 3 Kilometer.
Kontruksi bangunan tersebut berupa gorong-gorong semen yang diatur sedemikian rupa hingga 11 tingkat atau dengan ketinggian sekitar 5,5 meter. Proyek tersebut dikerjakan oleh PT. Sass Kencana Engineering selama 180 hari kalender mulai 25 April 2012 dan diserahterimakan pada 17 Desember 2012.
Proyek tersebut diawasi oleh konsultan pengawas dari PT. Deka Pentra. Pengawas proyek, Irvan mengatakan, jika dalam pengerjaan proyek tersebut untuk penahan gelombang dan ambruknya bangunan tersebut lantaran dipengaruhi gelombang yang cukup besar. "Karena gelombang tinggi, makanya roboh," kata Irvan.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Junaidi Albab Setiawan, SH, MH mengatakan, perlu dilakukan penelitian terhadap kualitas penahan gelombang tersebut untuk memenuhi sudah memenuhi standar dan spesifikasi yang ditetapkan. “Jika ditemukan penyimpangan, maka patut diduga. Jika tidak ada penyimpangan, maka dengan legowo kita harus berani katakan bahwa itu karena kondisi alamiah akibat iklim ekstrim yang sering terjadi belakangan ini,” kata Junaidi.
Junaidi menambahkan, Komisi 3 belum memiliki rencana untuk mengecek proyek tersebut. Sebaliknya, berdasarkan hasil rapat Jumat (11/1), Komisi III akan melakukan safari pengawasan proyek-proyek pada 2012 yang akan dimulai dari Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang hingga Kaur dan Mukomuko. (zie/key)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Cuaca Buruk, Satu ABK Hilang
Redaktur : Tim Redaksi