jpnn.com, PALEMBANG - Sebanyak 2.163 personel yang terdiri dari BKO Polda Sumsel 1.013, BKO Brimob 649, dan prajurit TNI 510 personel diterjunkan untuk mengamankan Pemilu 2024 di provinsi itu.
Personel Polri dan TNI tersebut disebar ke Polres dan Polrestabes jajaran Polda Sumsel untuk membantu pengamanan pelaksanaan Pemilu di TPS.
BACA JUGA: Polda Sumsel Buru Pemilik Gudang Penimbunan BBM Ilegal di OI
"Hari ini mereka sudah berangkat dan akan bertugas sampai 16 Februari 2024 mendatang," kata Kapolda Sumsel Irjen Albertus Rachmad Wibowo, Senin (12/2).
Dia menyebutkan bahwa Polri dan TNI diberikan kepercayaan untuk mengamankan pelaksanaan Pemilu nanti.
BACA JUGA: Disebut di Film Dokumenter Dirty Vote, Orang Dekat Istana Ini Bereaksi
"Jadi, ini tanggung jawab yang sangat besar, sehingga harus kami lakukan dengan penuh dedikasi dan profesionalisme," tutur jenderal bintang dua itu.
Menurutnya, tugas yang diemban oleh personel sangat berat, di mana mereka bertanggung jawab untuk mengamankan TPS di wilayah hukum Polda Sumsel, baik itu tahap pemungutan hingga penghitungan suara.
BACA JUGA: PP Muhammadiyah Sampaikan Seruan, Singgung soal Dugaan Kecurangan
Rachmad juga mengimbau kepada para personel Polri dibantu TNI yang akan bertugas agar menjaga kondisi kesehatan dan ketahanan fisik dalam menghadapi tugas di lapangan, terutama di TPS daerah kondisi medan yang berat.
"Sehingga dibutuhkan kesiapan yang matang, khususnya kedua hal ini dalam pengamanan di beberapa TPS di wilayah hukum Polda Sumsel," ujar Rachmad.
Kapolda mengingatkan personel untuk selalu mengikuti pedoman yang telah disusun, antara lain mengenali wilayah tugas, pengamanan logistik pemilu, ikuti buku petunjuk pam TPS, serta melarang melakukan pencatatan atau dokumentasi perolehan suara.
Selain itu, Kapolda Sumsel menekankan pentingnya melakukan koordinasi dan menjaga keselamatan dan kesehatan selama melaksanakan pengamanan TPS juga menjadi prioritas utama.
"Komitmen netralitas Polri dalam pemilu harus dipegang teguh. Kita harus bekerja sama dengan TNI dan Linmas, menjaga ketertiban dan keamanan, serta tetap berkomunikasi dengan baik," kata Rachmad kepada personel.
Dia mengatakan pada tahapan pemungutan suara dan perhitungannya pada 14 Februari 2024, akan menentukan dan sangat berpotensi terjadi gangguan keamanan dan ketertuban masyarakat (kamtibmas).
"Oleh sebab itu, keseriusan dan kesungguhan kami dalam melaksanakan tugas pengamanan ini sangat diperlukan demi terlaksananya pesta demokrasi yang aman dan demokratis," ujar Irjen Rachmad. (mcr35/jpnn.com)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Cuci Hati