jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi VI DPR Achmad Hafizs Tohir menyarankan Presiden Joko Widodo menggunakan metode yang telah diterapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menentukan Direktur Utama Pertamina.
Selain kewenangan menentukan Dirut Pertamina seauai Keputusan Presiden (Keppres) yang pernah dibuat SBY ada di tangan presiden, hasil dari metode yang dipakainya juga terbukti menempatkan figur yang tepat di perusahaan pelat merah itu.
BACA JUGA: Soal Pemilihan Prasetyo, JK: Kan Saya Ikut Presiden Saja
"SBY mengangkat Dirut BUMN lewat TPA (Tim Penilai Akhir), kemudian dapatlah Karen Agustiawan," kata Hafizs Tohir di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (21/11).
Karen, lanjut politikus PAN itu, berasal dari kalangan profesional di bidangnya, tapi bukan orang Pertamina. Kendati demikian Karen bisa membawa perusahaan yang mengurusi minyak itu untung.
BACA JUGA: Jokowi Mulai Ditinggalkan Pendukungnya
"Pertamina untung hingga hari ini. Itu yang saya tekankan bahwa prosedur yang ditempuh Presiden SBY sudah bagus metodenya, bukan orangnya. Siapaun orangnya monggo, asal profesional dan paham seluk beluk migas, karena Pertamina BUMN yang bidangnya spesifik," tutur politikus asal Sumatera Selatan ini.
Nah, Hafizs Tohir tidak tahu mekanisme apa yang diterapkan dalam pemilihan Dirut Pertamina di era Presiden Jokowi sekarang. Tapi dia menyarankan agar Jokowi tetap memilih sendiri sebagaimana diatur Keppres.
BACA JUGA: Bantah Percepatan Munas Muluskan Ical
"Kalau saya menyarankan lebih baik Jokowi yang bentuk tim, terserah siapapun orang di dalam tim itu. Kita ingin dikembalikan seperti peraturan yang ada. Kalaupun caranya sudah berubah kita harus mendapatkan pemberitahuan metode itu," jelasnya.
Hafizs menekankan selaku mitra kerja koorporasi BUMN, Komisi VI harus mengetahui kinerja manajemen dan keuangan Pertamina. Sebab, DPR merupakan kuasa pemberi anggaran dan pemerintah adalah pelaksana yang harus mempertanggung jawabkannya.
Polemik Bos Pertamina, Jokowi Disarankan Gunakan Metode SBY
JAKARTA - Ketua Komisi VI DPR Achmad Hafizs Tohir menyarankan Presiden Joko Widodo menggunakan metode yang telah diterapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menentukan Direktur Utama Pertamina.
Selain kewenangan menentukan Dirut Pertamina seauai Keputusan Presiden (Keppres) yang pernah dibuat SBY ada di tangan presiden, hasil dari metode yang dipakainya juga terbukti menempatkan figur yang tepat di perusahaan pelat merah itu.
"SBY mengangkat Dirut BUMN lewat TPA (Tim Penilai Akhir), kemudian dapatlah Karen Agustiawan," kata Hafizs Tohir di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (21/11).
Karen, lanjut politikus PAN itu, berasal dari kalangan profesional di bidangnya, tapi bukan orang Pertamina. Kendati demikian Karen bisa membawa perusahaan yang mengurusi minyak itu untung.
"Pertamina untung hingga hari ini. Itu yang saya tekankan bahwa prosedur yang ditempuh Presiden SBY sudah bagus metodenya, bukan orangnya. Siapaun orangnya monggo, asal profesional dan paham seluk beluk migas, karena Pertamina BUMN yang bidangnya spesifik," tutur politikus asal Sumatera Selatan ini.
Nah, Hafizs Tohir tidak tahu mekanisme apa yang diterapkan dalam pemilihan Dirut Pertamina di era Presiden Jokowi sekarang. Tapi dia menyarankan agar Jokowi tetap memilih sendiri sebagaimana diatur Keppres.
"Kalau saya menyarankan lebih baik Jokowi yang bentuk tim, terserah siapapun orang di dalam tim itu. Kita ingin dikembalikan seperti peraturan yang ada. Kalaupun caranya sudah berubah kita harus mendapatkan pemberitahuan metode itu," jelasnya.
Hafizs menekankan selaku mitra kerja koorporasi BUMN, Komisi VI harus mengetahui kinerja manajemen dan keuangan Pertamina. Sebab, DPR merupakan kuasa pemberi anggaran dan pemerintah adalah pelaksana yang harus mempertanggung jawabkannya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kejaksaan Ajukan Kasasi Perkara Office Boy Korupsi Proyek Videotron
Redaktur : Tim Redaksi