jpnn.com, JAKARTA - Pentolan aktivis'98 Adian Napitupulu menanggapi pernyataan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga yang menyebut Adian tidak mengerti budaya korporasi.
Arya sebelumnya menyatakan hal tersebut menanggapi pernyataan Adian, bahwa ada lebih dari 5.000 komisaris atau direksi titipan karena tidak jelas asal muasal dan tidak pernah ada pembukaan lowongan pekerjaan direksi dan komisaris secara terbuka.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Kader PDIP Pindah Demokrat, Gibran Angkat Suara, Adian Menasihati Jokowi
Arya juga menyatakan dalam budaya korporasi tidak pernah ada lowongan direksi dan komisaris yang dipublikasikan terbuka. Kalaupun ada, hanya satu dua tetapi jarang sekali.
"Kalau dikatakan tidak pernah ada atau hanya satu dua, jangan-jangan memang dia tidak pernah membaca. Karena itu pernyataan Stafsus menteri BUMN, saya akan menganggap juga sebagai pernyataan atau setidaknya arahan dari menteri BUMN," ujar Adian di Jakarta, Sabtu (25/7).
BACA JUGA: Adian Bantah Pernyataan Erick Thohir yang Menyebut di AS Tak Ada Lagi BUMN
Adian kemudian membeberkan sejumlah contoh perusahaan yang pernah membuka lowongan untuk komisaris dan direksi.
Antara lain, perusahaan daerah Pasar Surya Surabaya, pernah mengumumkan secara terbuka untuk lowongan sebagai direktur utama dan direktur administrasi keuangan pada 2017 lalu.
BACA JUGA: Stafsus Erick Tohir: Bung Adian ini Lucu, Tidak Paham Budaya Korporasi
Kemudian PT Patralog membuka lowongan kerja sebagai direksi pada 12-20 Juni 2019.
PT Bank Jatim juga membuka lowongan untuk direktur utama dan direktur konsumer ritel dan usaha syariah pada 18 Desember 2019.
Demikian juga dengan PT PT Jateng Petro Energi, membuka lowongan kerja untuk direksi dan komisaris pada 6 Mei 2020.
"Sebenarnya masih banyak contoh lain, tetapi tidak mungkin saya tuliskan semua di sini. Dari contoh-contoh yang dipaparkan menunjukkan pernyataan Arya sebuah kesalahan besar atau sok tahu yang sangat akut," ucapnya.
Adian kemudian memaparkan kembali alasan menyebut ada sekitar 6.200 komisaris dan direksi di perusahaan-perusahaan pelat merah, merupakan titipan.
"Logikanya sederhana saja, karena semua rekrutmen, seleksi dan keputusan untuk posisi direksi dan komisaris dilakukan secara tertutup. Maka biasanya titipan titipan akan terjadi," ucapnya.
Menurut politikus PDI Perjuangan ini, istilah titipan merupakan konsekuensi dari tidak adanya sistem rekrutmen yang transparan.
"Kalau dikatakan tidak mengerti budaya korporasi, saya perlu bertanya, budaya yang mana? Setahu saya budaya korporasi yang tertutup itu adalah budaya korporasi yang lahir dari mind set orde baru," katanya.
Lebih lanjut Adian menyatakan, langkah membongkar siapa saja yang mengisi posisi 6.200 direksi dan komisaris dan bagaimana proses rekrutmennya menjadi sangat penting.
Karena, uang yang di keluarkan negara bukan uang kecil. Adian mengandaikan rata-rata direksi dan komisaris bergaji Rp 50 juta per bulan.
Ketika dikalikan dengan jumlah 6.200 orang maka totalnya Rp 310 miliar tiap bulan atau Rp 3,7 triliun setiap tahun.
"Lucu dan aneh bagi saya kalau negara mengeluarkan Rp 3,7 triliun setiap tahun untuk 6.200 orang yang rakyat tidak tahu bagaimana cara rekrutmennya dan dari mana asal usulnya," kata Adian.
Rakyat hanya diyakinkan ada head hunter, ada talent pool, tetapi rakyat tidak tahu siapa orangnya, bagaimana kerjanya dan kenapa masyarakat umum tidak bisa ikut melamar secara terbuka?
"Apa yang ditutupi? Apa yang dirahasiakan? Apa yang disembunyikan? Kenapa harus tertutup jika bisa terbuka. BUMN itu bukan Badan Intelijen Negara selayaknya CIA atau M16 yang proses rekrutmennya dirahasiakan. Berhentilah bermain main seolah BUMN itu film mission impossible," katanya.
Adian menegaskan, rakyat berhak tahu, berapa orang dari 6.200 komisaris dan direksi di perusahaan pelat merah yang tidak setuju dengan Ide dan tujuan Presiden Jokowi.
Berapa dari jumlah tersebut yang malah membenci Jokowi, tetapi menikmati buah keringat mereka yang jungkir balik memenangkan Jokowi.
"Apa mungkin mereka yang tidak setuju dengan ide dan tujuan Jokowi mau berjuang di BUMN induk, anak dan cucu untuk memastikan ide, program dan tujuan Jokowi tercapai? Lalu dari 6.200 bagaimana kalau ada yang anti terhadap negara ini? Kalau ada berapa banyak dan dimana?," pungkas Adian.(gir/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Ken Girsang