Polemik DPT Fiktif Meluas

JAKARTA - Polemik Daftar Pemilih Tetap (DPT) fiktif yang digulirkan mantan Kapolda Jatim Herman S Sumawiredja terus meluasSelain sudah sampai ke tangan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri, kasus itu juga dirapatkan oleh Capres PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Capres Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali

BACA JUGA: JK Buka Maulid di Majid Kubah Emas

Tidak berhenti disitu, Jimly Asshiddiqie (Ketua DK KPU, yang juga mantan Ketua MK) dan Hatta Rajasa (Mensesneg, yang juga pentolan PAN) angkat bicara

jpnn.com -

“Saya barusan bicara dengan ketua KPU (Abdul Hafidz Anshary) dan Ketua Bawaslu (Nur Hidayat)

BACA JUGA: Capek Ngurus Partai,Ginting Meninggal

Saya sarankan agar mereka segera ambil langkah untuk selamatkan citra Pemilu 2009,” kata Jimly kepada JPNN, di Jakarta.

Caranya, lanjut guru besar hukum tata negara Universitas Indonesia itu, KPU memberikan CD fotocopy DPT kepada seluruh parpol peserta pemilu

”Bila mungkin semua partai dan peserta pemilu bisa memperoleh copy DPT

BACA JUGA: Perlu Komisi Kejujuran Untuk Awasi Pemilu

Tapi, karena dana KPU dan Bawaslu tidak ada untuk itu, maka siapa yang butuh copy-nya, dana itu dari yang butuh (parpol peserta pemilu),” terang dia

DPT fiktif, kata Jimly, hanya persoalan citra“Itu 'kan gara-gara (kasus) di dua kabupaten, Bangkalan dan SampangSeolah-olah seluruh Jawa Timur, karena Jawa Timur termasuk provinsi yang jadi tolok ukur, seolah-olah se-IndonesiaIni persoalan citra, saya sudah minta ketua KPU dan Bawaslu beri saja copy DPT, selesai kan,” cetusnya

Menteri Sekretaris Negara, Hatta Rajasa, tak mau berpolemik soal DPT yang diduga fiktif“Saya kira itu sudah dijelaskan secara gamblang oleh Kapolri, juga sudah dijelaskan oleh KPU, sudah dijelaskan oleh MendagriSaya mengajak kita untuk menjalankan proses-proses, tahapan-tahapan pemilu kita ini, dan mari kita sukseskan pemilu iniKalau 2004 kita bisa, sekarang pun pada 2009 kita harus bisa,” tegas Hatta, ditemui JPNN usai menjadi pembicara pada Milad ke-45 Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), di Gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat.

Soal usul Jimly agar copy DPT diberi kepada seluruh parpol, anggota kabinet Indonesia Bersatu pimpinan duet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wapres Jusuf Kalla itu, menerangkan lebih percaya akuntablitas publik“Akuntabilitas itu adalah transparansiJadi, menurut saya transparansi itu ada, dan harus adaSaya kira KPU sudah dan harus menjalankan itu, protapnyaSaya kira dengan sendirinya, itu sudah berjalan,” pungkasnya.(gus/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Menkes Stop Vaksin Asing