jpnn.com, JAKARTA - Polemik perayaan Natal di Kabupaten Dharmasraya dan Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat tepatnya di Desa Sungai Tambang, Jorong Kampung Baru, dan Nagari Sikaba tidak perlu terjadi jika masyarakat memiliki nilai toleransi dan paham prinsip bernegara berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika. Jika tidak ingin menjadi preseden buruk ke depan maka polemik ini harus segera diselesaikan.
Direktur Utusan Khusus Papua Vox Point Indonesia Moses Morin menyesalkan adanya perlakuan diskriminatif bagi umat Kristiani di desa tersebut serta meminta negara agar hadir memastikan umat di sana dapat merayakan natal dengan aman dan damai.
BACA JUGA: Tingkatkan Kewaspadaan Jelang Natal dan Tahun Baru, Tetapi Jangan Berlebihan
"Kami tentu sangat menyesalkan adanya kejadian seperti ini. Makanya, saya perlu sampaikan Saudara-saudara di Dharmasraya dan Sijunjung perlu belajar ke Papua bagaimana toleransi itu sungguh-sungguh hadir. Kami di Papua tidak pernah mempersulit saudara kami umat muslim dari mana pun dia untuk menjalankan agamanya,” tegas Moses dalam siaran persnya, Senin (23/12).
Menurut Moses, larangan merayakan Natal di Dharmasraya dan Sujunjung tidak perlu terjadi jika masyarakat memiliki nilai-nilai toleransi yang tinggi. Bukan hanya itu Negara dalam hal ini pemerintah perlu hadir secara nyata menjamin warga di sana untuk merayakan natal dengan aman dan damai.
BACA JUGA: Antisipasi Puncak Natal dan Tahun Baru, Ini yang Dilakukan Pertamina
“Kalau pemerintah betul hadir maka dia tidak boleh takut bersikap. Jangan juga takut pada tekanan kelompok tertentu tetapi pegang pada konstitusi. Jalankan saja itu," jelas Moses.
Kasus intoleransi seperti ini, kata dia tidak boleh dibiarkan. "Jika kita sudah menyepakati negara berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika maka hal-hal begini tidak perlu terjadi. Masih ada waktu pemerintah bersikap agar besok umat Kristiani di sana bisa merayakan Natal," kata dia.
BACA JUGA: Pasukan Katak TNI AL Langsung Bergerak Setelah Sejumlah Penumpang Histeris
Moses juga memberikan apresiasi jika ada langkah dari Menteri Dalam Negeri untuk turun langsung menyelesaikan masalah ini. "Kita semua dukung jika ada upaya pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah ini. Karena jika dibiarkan begini maka akan jadi preseden buruk ke depan dan ditakutkan akan tertular ke daerah-daerah lain. Maka sebelum meluas maka sebaikanya diselesaikan,” tukas Moses.
Dia menambahkan juga agar tokoh-tokoh agama perlu menyampaikan pesan-pesan kesejukan dalam upaya merawat hidup bersama dan bukan benih-benih perpecahan.
“Soal larangan ucapan Natal MUI Jawa Timur itu juga menurut kami problematik meski pun tidak akan mengurangi makna Natal itu sendiri tetapi tidak elok rasanya menjadi suatu seruan publik karena akan mengganggu persaudaraan sesama anak bangsa. Kita tentu berharap agar para tokoh menjadi penyejuk bukan malah jadi pemicu adanya permusuhan,” kata Moses.
Lagi pula, lanjut dia, dari dulu tidak pernah ada larangan untuk mengucapkan selamat Natal.
"Kenapa sekarang malah jadi polemik? Bukankah memperbanyak silaturahmi dengan salah satunya memberikan ucapan maka persaudaraan kita akan makin bagus? Dan Indonesia makin kuat dalam keberagamannya," pungkas Moses.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich