jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyari mengajak masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan menjelang perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Hal tersebut diperlukan sebagai bentuk mengantisipasi potensi ancaman keamanan.
“Kewaspadaan harus ada setiap saat tetapi dalam momentum Natal dan Tahun Baru harus ditingkatkan,” ujar Abdul Kharis Almasyari dalam keterangan persnya, Minggu (22/12).
BACA JUGA: Jelang Natal dan Tahun Baru, Menko Polhukam: Tak Boleh Ada Sweeping
Dia mengatakan Komisi I DPR belum mendapatkan laporan dari pihak intelijen terkait potensi ancaman keamanan jelang Natal dan Tahun Baru. Namun politikus PKS itu meminta masyarakat tetap waspada terkait potensi ancaman tersebut.
Menurut dia, kejadian bom bunuh diri yang terjadi di Surabaya jelang Natal tahun 2018, jangan sampai membuat masyarakat takut melakukan aktivitas seperti biasa.
BACA JUGA: Polresta Tangerang Dirikan 10 Posko Pengamanan Natal dan Tahun Baru
Dia menjelaskan peningkatan kewaspadaan bisa dilakukan dari lingkungan Rukun Tetangga (RT) dengan meningkatkan kepedulian sosial terhadap lingkungan.
“Masyarakat harus bisa menjaga lingkungan. Saya yakin sepanjang masyarakat bisa menjaga keamanan dan ketertiban, maka insyaallah lingkungan aman,” ujarnya.
BACA JUGA: Antisipasi Puncak Natal dan Tahun Baru, Ini yang Dilakukan Pertamina
Dia juga meminta masyarakat tetap menjalankan aktivitas seperti biasa meskipun tingkat kewaspadaan harus ditingkatkan.
Menurut dia, jangan sampai peningkatan kewaspadaan menyebabkan aktivitas kegiatan masyarakat sehari-hari jadi terganggu.
"Kewaspadaan harus ditingkatkan tetapi jangan berlebihan. Sebab nanti malah tidak nyaman dan tidak khusyuk beribadah," ujarnya.
Pengamat intelijen Ridlwan Habib mengatakan potensi ancaman keamanan jelang perayaan Natal dan Tahun Baru sangat mungkin terjadi khususnya yang dilakukan kelompok-kelompok Kecil dari Jaringan Ansarut Daulah (JAD) yang masih eksis.
Menurut dia, proses penangkapan beberapa orang yang dilakukan Densus 88 Anti-teror di beberapa daerah, kemungkinan menekan terjadinya serangan sampai Tahun Baru 2020.
Namun dia mengingatkan kemungkinan pola Bom Thamrin 2016 bisa saja terulang, serangan dilakukan ketika kondisi lengah yaitu tanggal 11 Januari 2016, setelah perayaan Natal dan Tahun Baru.
"Saat itu merencanakan serangan sudah dilakukan sejak Natal 2015 namun karena pengamanan ketat maka gagal dilakukan pada Natal. Kejadian baru terjadi pada 11 Januari 2016. Mungkin saja pola itu dilakukan menunggu situasi tenang atau aparat lengah,” ujarnya.
Dia mengusulkan agar pengamanan dilakukan hingga akhir Januari 2020 karena dikhawatirkan pola Bom Thamrin terjadi lagi.
Ridlwan menilai ada beberapa langkah yang harus dilakukan pemerintah, pertama, pengamanan objek vital ditingkatkan termasuk di mall dengan menyediakan alat deteksi metal dan alat deteksi bom.
Kedua, menurut dia, jalin komunikasi dengan tokoh-tokoh lintas agama agar masyarakat tetap tenang dan tidak gelisah.
"Ketiga, lakukan pendataan terhadap kemungkinan sisa-sisa sel yang masih terpantau, dan apabila terdata tangkap saja karena Densus boleh menangkap dua pekan tanpa alat bukti," katanya.
Sementara itu, pemerintah telah melakukan antisipasi dengan memetakan kerawanan keamanan jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (MenkoPolhukam) Mahfud MD memimpin Rapat Lintas Sektoral Bidang Operasional Tahun 2019 Dalam Rangka Persiapan Operasi Lilin 2019 di Auditorium Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Jumat (19/12).
Mahfud mengatakan sejumlah potensi kerawanan yang diantisipasi di antaranya terorisme, kejahatan kriminalitas, aksi "sweeping" oleh ormas, intoleransi antarumat beragama dan pembakaran rumah ibadah.
Kejahatan kriminalitas meliputi pencurian kendaraaan bermotor, pencurian dengan pemberatan, penganiayaan dan pencurian dengan kekerasan.
Sejumlah kasus terorisme sepanjang tahun 2019 menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kesiagaan dan sinergitas kementerian dan lembaga.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich