Poligami Mendekatkan ASN Pada Korupsi

Rabu, 12 Desember 2018 – 20:59 WIB
Ikhlas Dipoligami demi Tante yang Terserang Kanker. Ilustrasi Fajar/Radar Surabaya/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Senior Wahid Foundation Ahmad Suaedy mendukung upaya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang ingin melarang aparatur sipil negara (ASN) berpoligami. Pasalnya, poligami membuat ASN makin rentan tergoda korupsi.

"Siapa pun pengusulnya saya setuju. Karena di samping poligami menunjukkan ketidakadilan terhadap perempuan juga potensial terjadinya korupsi, " katanya saat dihubungi, Rabu (12/12).

BACA JUGA: Pak Sutopo BNPB Raih The Most Inspirational ASN 2018

Dia mengungkapkan, seorang aparatur sipil yang berpoligami punya kemungkinan lebih besar melakukan korupsi. Alasannya karena mereka hanya mendapatkan tunjangan bagi satu istri.

"Gaji dan tunjangan kan hanya untuk satu istri. Menghidupi lebih dari satu harus cari tambahan penghasilan di luar penghasilan resmi, " jelasnya.

BACA JUGA: Aktivis Muslim Dukung Sikap Anti-Poligami PSI

Namun, lanjut dia, agar PSI dapat merealisasikan janji tersebut maka diperlukan argumen yang kuat dan jelas. Pasalnya, partai-partai lain di parlemen kemungkinan besar akan menolak usulan tersebut.

"PSI harus membangun argumen yang bisa meyakinkan partai partai politik dan pemerintah nanti. Juga dukungan dari masyarakat," tutup anggota Ombudsman itu.

BACA JUGA: 7 Tawaran PSI kepada Perempuan Indonesia

Sepeerti diberitakan, Ketua Umum PSI Grace Natalie menegaskan bahwa partainya tidak akan pernah mendukung poligami. Itu dilakukan karena praktik tersebut merupakan salah satu sumber ketidakadilan bagi perempuan.

"Riset LBH APIK tentang poligami menyimpulkan bahwa pada umumnya praktik poligami menyebabkan ketidakadilan perempuan yang disakiti dan anak yang ditelantarkan," ucapnya.

Tekad penolakan poligami, terang Grace, juga nantinya akan dilakukan jika PSI suatu saat nanti lolos ke parlemen. Partainya akan menjadi yang pertama berjuang merevisi UU Poligami.

"Jika kelak lolos di parlemen, langkah yang akan kami lakukan adalah, pertama, memperjuangkan diberlakukannya larangan poligami bagi pejabat di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta aparatur sipil negara," terang Grace. (dil/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Endus Korupsi di Dinas Pertanian Banten, Polda Gandeng BPK


Redaktur & Reporter : Adil

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag
poligami   PSI   ASN   korupsi  

Terpopuler