jpnn.com, JAKARTA - Mabes Polri belum menerima laporan dari Serikat Karyawan Garuda Indonesia (Sekarga) atas dugaan tindak pidana kejahatan terhadap Direktur Utama Garuda Indonsia, terkait permasalahan penghentian bantuan pemotongan iuran anggota serikat dari gaji karyawan.
Atas laporan tersebut, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengungkapkan laporan tersebut belum bisa diterima.
BACA JUGA: Dirut Garuda Indonesia Laporkan Ketua Sekarga ke Polda Metro Jaya
Sekarga juga diminta Bareskrim untuk melengkapi berkas laporan.
“Belum diterima, kami arahkan untuk buat Dumas (pengaduan masyarakat),” ujar Brigjen Ahmad.
BACA JUGA: Vivo Dukung Perhelatan UEFA EURO 2024TM dengan Teknologi Imaging Terbaik
Sebelumnya, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra melaporkan dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya, pada Jumat (22/12).
Melalui kuasa hukum Petrus Selestinus, Irfan membuat laporan tersebut telah tercatat dengan nomor LP/B/7688/XII/2023/SPKT/Polda Metro Jaya.
BACA JUGA: BKI Beri Perlengkapan Daur Ulang Kulit Kerang di Cilincing
Pada laporan tersebut, pihak terlapor adalah Ketua Umum DPP Sekarga Dwi Yulianta dan pengacara Sekarga Tommy Tampatty.
Petrus mengungkapkan upaya hukum yang ditempuh Irfan Setiaputra tersebut merupakan wujud pemanfaatan hak konsitusi sebagai Warga Negara Indonesia yang taat azas dalam meluruskan tuduhan atas penggiringan opini itu.
Petrus menegaskan pelaporan ke polisi merupakan keputusan yang harus dilakukan oleh pihaknya.
"Upaya hukum ini menjadi pilihan yang tidak terelakkan dengan dampak yang ditimbulkan dari kesimpangsiuran informasi tersebut, khususnya bagi kepercayaan masyarakat dan reputasi Perusahaan," seru Petrus.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy Artada