JAKARTA – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, mendesak Markas Besar Polri segera memanggil Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) dan Badan Liga Indonesia (BLI) untuk mengklarifikasi masalah tunggakan gaji pemain sepak bola di klub-klub Liga Super Indonesia (LSI).
Neta mengatakan Polri harus bertanggung jawab secara moral untuk mengawasi pembayaran gaji yang tertunggak tersebut. “Sebab soal pembayaran gaji ini merupakan salah satu syarat hingga Polri mengeluarkan izin keramaian bagi LSI,” kata Neta, Selasa (15/1).
Dijelaskan Neta, hingga LSI 2013 digelar ada enam klub yang masih menunggak gaji pemain di musim kompetisi 2012. Yakni, sebut Neta, Persija selama lima bulan, PSPS Pekanbaru 10 bulan, Persidafon sembilan bulan, PSMS Medan delapan bulan, Persela tujuh bulan, dan Deltras enam bulan.
“Sementara untuk kompetisi 2013 ternyata klub-klub LSI baru membayar sekitar Rp25 juta dari kontrak yang disepakati antara Rp500 juta sampai Rp1,2 miliar. Sejauh ini belum ada kepastian proses pembayaran sisanya,” imbuh Neta.
IPW memperkirakan masalah gaji pemain ini akan tetap berkepanjangan. Inilah yang harus diantisipasi Polri agar tidak menjadi gejolak atau konflik. Sebab, dari pendataan yang dilakukan IPW, masing-masing klub mendapat bantuan dari BLI Rp3 miliar.
Sementara, hasil penjualan tiket tiap bulan jika penontonnya penuh, klub mendapat Rp500 juta. Jika dikali 17 pertandingan selama LSI 2013 maka klub hanya memperoleh Rp8,5 miliar. Padahal biaya klub untuk satu musim kompetisi antara Rp20 miliar sampai Rp25 miliar.
Artinya, rata-rata klub akan defisit antara Rp8 miliar hingga Rp10 miliar. “Defisit ini hanya bisa tertutupi jika klub mendapatkan sponsor. Faktanya hingga kini hanya Persib Bandung yang baru berhasil mendapatkan sponsor,” ungkap Neta.
Karena itu, Neta meragukan kemampuan klub-klub LSI bisa membayar tunggakan gaji pemainnya di musim 2012 dan gaji pemain musim 2013.
Untuk itu Polri, Menteri Pemuda Olahraga dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi perlu segera memanggil BOPI dan BLI untuk meminta klarifikasi mereka. “Agar perbudakan gaya baru ataupun penipuan di sepakbola nasional bisa dihindarkan,” terangnya.
Kata Neta lagi, jika soal gaji ini tidak dituntaskan bukan mustahil pertandingan LSI akan menjadi arena perjudian terselubung dan suap menyuap yang membuat kemarahan suporter. “Untuk itu Mabes Polri perlu memerintahkan Polda-polda mencermati dinamika LSI,” pungkasnya. (boy/jpnn)
Neta mengatakan Polri harus bertanggung jawab secara moral untuk mengawasi pembayaran gaji yang tertunggak tersebut. “Sebab soal pembayaran gaji ini merupakan salah satu syarat hingga Polri mengeluarkan izin keramaian bagi LSI,” kata Neta, Selasa (15/1).
Dijelaskan Neta, hingga LSI 2013 digelar ada enam klub yang masih menunggak gaji pemain di musim kompetisi 2012. Yakni, sebut Neta, Persija selama lima bulan, PSPS Pekanbaru 10 bulan, Persidafon sembilan bulan, PSMS Medan delapan bulan, Persela tujuh bulan, dan Deltras enam bulan.
“Sementara untuk kompetisi 2013 ternyata klub-klub LSI baru membayar sekitar Rp25 juta dari kontrak yang disepakati antara Rp500 juta sampai Rp1,2 miliar. Sejauh ini belum ada kepastian proses pembayaran sisanya,” imbuh Neta.
IPW memperkirakan masalah gaji pemain ini akan tetap berkepanjangan. Inilah yang harus diantisipasi Polri agar tidak menjadi gejolak atau konflik. Sebab, dari pendataan yang dilakukan IPW, masing-masing klub mendapat bantuan dari BLI Rp3 miliar.
Sementara, hasil penjualan tiket tiap bulan jika penontonnya penuh, klub mendapat Rp500 juta. Jika dikali 17 pertandingan selama LSI 2013 maka klub hanya memperoleh Rp8,5 miliar. Padahal biaya klub untuk satu musim kompetisi antara Rp20 miliar sampai Rp25 miliar.
Artinya, rata-rata klub akan defisit antara Rp8 miliar hingga Rp10 miliar. “Defisit ini hanya bisa tertutupi jika klub mendapatkan sponsor. Faktanya hingga kini hanya Persib Bandung yang baru berhasil mendapatkan sponsor,” ungkap Neta.
Karena itu, Neta meragukan kemampuan klub-klub LSI bisa membayar tunggakan gaji pemainnya di musim 2012 dan gaji pemain musim 2013.
Untuk itu Polri, Menteri Pemuda Olahraga dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi perlu segera memanggil BOPI dan BLI untuk meminta klarifikasi mereka. “Agar perbudakan gaya baru ataupun penipuan di sepakbola nasional bisa dihindarkan,” terangnya.
Kata Neta lagi, jika soal gaji ini tidak dituntaskan bukan mustahil pertandingan LSI akan menjadi arena perjudian terselubung dan suap menyuap yang membuat kemarahan suporter. “Untuk itu Mabes Polri perlu memerintahkan Polda-polda mencermati dinamika LSI,” pungkasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... La Nyalla Malah Minta Kongres
Redaktur : Tim Redaksi