Polisi Dinilai Gagal Amankan Bima

Jumat, 27 Januari 2012 – 15:49 WIB

JAKARTA--Anggota Komisi III DPR Fraksi PDI Perjuangan Ahmad Basarah menilai pembakaran kantor bupati oleh massa di Bima, NTB, membuktikan sekali lagi bahwa polisi tidak profesional dan gagal dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya menjaga ketertiban masyarakat. 

Mestinya, kata dia, polri menetapkan status kewaspadaan yang tinggi dalam mengantisipasi gejolak sosial di Bima sebagai akibat sengketa lahan antara masyarakat dengan PT SNM yang mengakibatkan korban-korban kekerasan dan meninggal dunia di pihak masyarakat yang sampai sekarang tuntas.

"Di sisi lain, fenomena kekerasan oleh masyarakat di berbagai daerah akhir-akhir ini juga harus dilihat dalam perspektif yang lebih luas terutama menyangkut kehadiran negara dalam menciptakan tertib sosial di tengah masyarakat," katanya kepada wartawan, Jumat (27/1).

Ia mengatakan, rasa frustasi masyarakat terhadap nasib mereka karena negara gagal memberikan kesejahteraan kepada mereka telah mengakibatkan hilangnya rasa hormat dan penghargaan terhadap pejabat dan simbol-simbol serta lembaga-lembaga negara.

Ia menilai, situasi dan kondisi psikologi massa yang seperti itu akhirnya melahirkan kemarahan dan sikap anarkisme. Situasi di mana masyarakat yang sedang frustasi dan marah serta hilang rasa penghormatan terhadap negara dan sesama anggota masyarakat. Sementara di sisi lain terjadi penurunan kapasitas negara dalam melaksanakan kewajbian-kewajibannya, maka dia pastikan konflik-konflik horisontal dan vertikal akan semakin tinggi eskalasinya. 

"Jika situasi dan kondisi dalam negeri terus berada dalam ketidakpastian sosial dan hukum seperti sekarang ini saya khawatir akan berujung pada diintegrasi bangsa," katanya.

Ia menambahkan, Presiden SBY selaku penanggung jawab pemerintahan nasional jangan terlalu lama diam dan membisu seperti sekarang ini. "Harus segera diambil tindakan yang tegas dan bertanggungjawab untuk mengatasinya. Jangan sampai sejarah mencatat bahwa di tangan Presiden SBY-lah Negara Kesatuan Republik Indonesia akan berakhir sejarahnya," pungkasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Bangun Jalan 3100 Km di Papua


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler