jpnn.com, JAKARTA - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) meminta Polri untuk mengusut tuntas perkara kasus dugaan mafia tanah yang menyeret tersangka pengusaha Benny Simon Tabalujan.
Benny merupakan tersangka kasus sengketa tanah seluas 7,7 hektare di Cakung Barat, Jakarta Timur.
BACA JUGA: Komisi Yudisial dan Komjak Pantau Sidang Mafia Tanah Jakarta
“Harus diusut tuntas. Kementerian Agraria dan Tata Ruang bersama Polri sedang gencar memburu mafia tanah. Bahkan, ada target-target sengketa tanah yang diduga melibatkan mafia tanah,” kata Sekjen KPA Dewi Sartika kepada wartawan di Jakarta, Rabu (9/12).
Namun, Dewi menilai belum ada upaya serius dari polisi untuk menyelesaikan kasus sengketa tanah di Indonesia.
BACA JUGA: Warga Berkerumun di Rumah Ahmad Zaenudin, Hawa Panas Sangat Terasa, Telur pun Matang
Padahal pada awal Desember 2020 silam, Dewi bersama Kapolri Jenderal Idham Azis menghadap Presiden Joko Widodo untuk membahas masalah reforma agrarian dan reforma konfliknya.
KPA pun mendesak polisi bisa membuka modus terjadinya sengketa tanah yang dilakukan para mafia tanah itu.
BACA JUGA: 6 Laskar FPI Ditembak Mati, Benarkah Polisi Bela Diri?
Khawatirnya, kata dia, mafia tanah ini bekerja secara terorganisir, bahkan ada yang diduga melibatkan aparat hukum.
“Kapolri harus tegas menindak sengketa pertanahan ini. Yang mengambil keuntungan dari kelompok tanah rakyat dan yang melakukan pemalsuan hak. Termasuk mafia tanah yang bekerja memperkara sengketa tanah itu,” lanjut Dewi.
Dalam kasus tanah di Cakung, KPA juga mencermati hal itu. Dalam pencarian Benny Tabaljuan, Polri berencana mengeluarkan red notice atau pencarian tersangka di luar negeri.
Sebab, berdasarkan informasi yang diperoleh kepolisian, Benny telah melarikan diri ke luar negeri. Terkait hal ini, Dewi menyebut, langkah itu perlu dilakukan. Apalagi, bila Benny tertangkap, polisi bisa membongkar praktik tindak pidana pertanahan ini.
“Apalagi kalau mendukung proses pengungkapan jaringan mafia tanah yang lebih besar lagi. Itu sangat tepat dilakukan,” imbuh Dewi.
Terkait hal ini, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Awi Setiyono mengatakan, hingga saat ini, Divisi Hubungan Internasional Polri belum menerima pengajuan red notice atas nama Benny Tabalujan dari Polda Metro Jaya. Yang jelas, Benny telah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Polri.
“Tapi kalau untuk status DPO yang bersangkutan sudah diterbitkan saat berkas tersebut diajukan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU),” kata Awi.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengaku lagi mengumpulkan data terlebih dahulu terkait apakah penyidik sudah mengirimkan permohonan red notice kepada Mabes Polri untuk kasus mafia tanah atau belum. Sebab, tersangka Benny Tabalujan saat ini masih buron.
“Saya harus kumpulkan data dulu ya,” kata Yusri.
Diketahui, Polda Metro Jaya telah menerbitkan DPO dengan Nomor 171/VI/2020 atas nama Benny Simon Tabalujan. Selain DPO, kepolisian juga tengah melengkapi pengurusan red notice untuk diberikan kepada Interpol. Diduga, Benny Tabalujan berada di Australia. (cuy/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan