jpnn.com - PALU - Polri dan TNI terus melanjutkan operasi militer dan upaya deradikalisasi di Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng) meski sang gembong, Santoso telah ditembak mati. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengajak anggota tersisa dari gerombolan pengacau Santoso untuk menyerahkan diri.
Radar Sulteng (Jawa Pos Group) melaporkan, tawaran itu disampaikan dalam maklumat yang ditandatangani Kapolda Sulteng Brigjen Pol Rudy Sufahriadi. Maklumat yang disiarkan kemarin (24/7) tersebut berisi imbauan agar sisa gerombolan teroris Santoso yang masih bertahan di hutan segera turun gunung dan menyerahkan diri ke Polri, TNI, atau Satgas Tinombala.
BACA JUGA: Zulkifli: Jika Memilih Politik Sebagai Profesi, Lakukan Sungguh-Sungguh
Maklumat itu juga mencantumkan, jika menyerahkan diri, buron teroris akan diperlakukan manusiawi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Selain itu, bagi pihak keluarga, akan difasilitasi kebutuhan hidupnya dalam proses hukum yang dijalankan.
Kemarin maklumat tersebut dipampang di sejumlah titik strategis di wilayah Poso Kota Bersaudara dan Poso Pesisir Bersaudara serta Napu Bersaudara dalam bentuk baliho besar berukuran 4 x 4 meter.
BACA JUGA: Proporsional Tertutup Dekat dengan Politik Uang
"Kita pasang baliho maklumat Bapak Kapolda ini dengan harapan para DPO (baca: buron) mengetahui dan mau menyerahkan diri secepatnya," ujar Kabidhumas Polda Sulteng AKBP Hari S.P.
Tawaran pemberian ampunan itu disikapi tokoh Poso sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Amanah Poso Adnan Arsal. Menurut Adnan, masalah di Poso yang sudah belasan tahun terjadi dan terus mendera bukannya tidak bisa selesai.
BACA JUGA: Cak Imin Persilakan Jokowi Evaluasi Menteri dari PKB
Masih ada cara yang bisa ditempuh masyarakat Poso dan pemerintah yang sangat mungkin meluruhkan kebencian dan menyembuhkan semua luka. "Yakni pengampunan atau amnesti kepada semua anggota Santoso," ujarnya kepada Jawa Pos kemarin.
Adnan mengaku telah berkomunikasi dengan semua anggota keluarga Santoso cs dan bahkan dengan sejumlah anggota kelompok Santoso. Bila memang ada amnesti itu, semua akan turun gunung. "Saya jamin itu semua," tegasnya.
Bagaimana kalau memang masih ada yang menolak turun gunung? Adnan mengatakan bahwa sebenarnya kemungkinan itu kecil. Tapi, bila memang masih ada yang menolak jalan besar untuk perdamaian tersebut, masyarakat mendukung untuk dikejar dan diproses hukum. "Silakan diproses hukum. Kami malah akan membantu," ucapnya. (bud/idr/c9/kim)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Halusss...Sindiran Cak Imin untuk Golkar dan PAN Soal Reshuffle
Redaktur : Tim Redaksi