jpnn.com - JAKARTA - Konsep politik anggaran yang digagas calon presiden (capres) nomor urut 2, Joko Widodo dinilai bertentangan dengan semangat reformasi. Pasalnya, gagasan capres yang biasa disapa Jokowi itu berpotensi menghambat program otonomi daerah yang digulirkan sejak reformasi.
Pengamat politik Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara mengatakan bahwa politik anggaran ala Jokowi akan membuat kemunduran dalam pembangunan Indonesia.
BACA JUGA: Pakai Setelan Jas, Jokowi Ingin Tonjolkan Aura Kepresidenan
“Politik anggaran yang disebut oleh Jokowi kemarin sangat berbahaya, ini menghianati semangat reformasi. Pembangunan daerah juga bisa terhambat,” kata Igor melalui siaran pers, Selasa (10/6).
Menurut Igor, sudah bukan zamannya lagi kepala daerah seperti dulu mengikuti sistem komando terpusat. Di iklim reformasi, hal ini justru dinilai akan menimbulkan permasalahan.
"Kalau ada ketidaksesuaian terus anggaran dihambat atau dipotong bagaimana dengan pembangunan ekonomi mereka?” ujarnya.
BACA JUGA: Ahli Bahasa Anggap Debat Mahasiswa Lebih Baik Ketimbang Capres
Dalam debat calon presiden (capres) yang digelar Senin (9/6) kemarin, Jokowi memaparkan bahwa politik anggaran adalah upaya dalam melakukan sinergi antara pusat dan daerah. Dengan cara tersebut, Jokowi yakin daerah akan menuruti apa pun yang di kehendaki oleh pusat.
Sementara capres nomor urut 1 Prabowo Subianto mengedepankan program pembangunan yang memprioritaskan kebutuhan rakyat. Misalnya dengan membangun infrastruktur jalan-jalan di desa, jalan raya, ketersediaan air bersih.
BACA JUGA: Komitmen Hatta Rajasa soal Penegakan Hukum Sulit Dipercaya
Program pro rakyat Prabowo diyakini Prabowo akan mengatasi hambatan komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Debat Capres, Prabowo Tunjukkan Sikap Negarawan
Redaktur : Tim Redaksi