Politik Anggaran versi Jokowi Bisa Picu Disintegrasi

Selasa, 10 Juni 2014 – 14:01 WIB

jpnn.com - JAKARTA -- Pengamat Ekonomi Politik Bobby Maengkom menilai, ide politik anggaran dari calon presiden Joko Widodo yang akan menghukum daerah-daerah yang tidak tunduk kepada pemerintah pusat, dapat memecah belah bangsa.

Menurutnya dalam debat Jokowi menyampaikan bahwa menghadapi Pemda yang 'mbalelo' bisa dengan berbagai cara. Misalnya, ia mencontohkan, rata-rata 85 persen anggaran daerah berasal dari pusat.

BACA JUGA: Jokowi Ngaku Sudah Lama Ingin Kunjungi Pengungsi Sinabung

Selain itu, kalau tidak mau sejalan diberi punishment, daerah diperintah atau bisa Dana Alokasi Khusus dipotong atau dikurangi agar daerah seiring dengan pemerintah pusat.

"Dalam debat capres dan cawapres Jokowi akan melakukan politik anggaran untuk menghukum daerah-daerah yang tidak tunduk kepada pemerintah pusat. Ide ini dapat membuat disintegrasi bangsa," kata Bobby di Jakarta, Selasa (10/6).

BACA JUGA: SBY Absen, Debat Capres Dianggap Tabrak Aturan

Dia menilai Jokowi lupa akan sejarahnya. Hal sederhana saja, ia mencontohkan, Jokowi juga pernah menolak dicabutnya subsidi Bahan Bakar Minyak dan menolak Bantuan Langsung Tunai.

"Penolakan ini artinya menolak kebijakan Pemerintah Pusat. Bagaimana kalau Pemerintah SBY melakukan politik anggaran, seperti ide Jokowi, apakah rakyat Solo tidak marah kepada Pemerintah Pusat," katanya.

BACA JUGA: JK Bertanya soal Fakta Kasus Pelanggaran HAM

Menurutnya pula, hal ini tidak disadari oleh Jokowi, bila dilakukan dengan Pemda Papua dan Pemda Aceh.

Andaikan Pemda Papua dan Pemda Aceh tidak mau melakukan kebijakan pusat, apakah Jokowi mau memotong DAK Papua atau DAK Aceh?

"Apakah rakyat Papua tidak melakukan pemberontakan? Dan memisahkan diri dari Republik Indonesia?" katanya.

Lebih jauh dia mengatakan kesalahan besar bila Jokowi melakukan politik anggaran kepada Pemda. Yang terjadi bukan ketertundukan kepada Pemerintah Pusat, tapi pemberontakan yang pada akhirnya malah memicu disintegrasi Bangsa Indonesia.

"Sehingga wajar bila masyarakat menolak politik anggaran yang akan dilakukan oleh Jokowi," katanya. (boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... SBY Senang Bisa Nonton Debat Capres


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler