jpnn.com, JAKARTA -
jpnn.com, JAKARTA -
BACA JUGA: Optimistis NasDem Bisa Unggul di Sulteng
Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi menilai politik identitas sangat berbahaya untuk perpolitikan di Indonesia. Sebab, kata dia, masyarakat Indonesia belum dewasa dalam memahami identitas itu dalam kepentingan berbangsa.
"Politik identitas sangat berbahaya kalau dijadikan konsumsi politik di Indonesia," kata Kristiadi dalam Diskusi Selasa bertajuk Kohesi Sosial yang Mulai Retak di Masyarakat di Kantor DPP NasDem, Jakarta Pusat, Selasa (8/5).
BACA JUGA: Surya Paloh: Ini Pertarungan Besar Saya
Kristiadi mencontohkan kealpaan politik identitas yang terjadi di Indonesia. Antaranya aturan khusus yang mengatur kepala daerah wajib dijabat oleh putra wilayahnya.
"Seperti di Papua, kepala daerahnya harus dari rumpun Melanesia. Kemudian DIY itu harus dari orang ketahtaan. Sekarang kita lihat apakah itu menjamin daerahnya maju," kata Kristiadi.
BACA JUGA: Surya Paloh: Saling Curiga, Kapan Bisa Maju?
Oleh karena itu, menurut dia, identitas seseorang belum tentu mengayomi masyarakat serumpunnya ketika menjabat sebagai pemimpin. Kristiadi menilai, pemimpin harus memegang teguh nilai dan moral.
Sementara di Indonesia, kata dia, politik identitas hanya digunakan untuk memecah belah bangsa. Seperti menggunakan politik identitas untuk tidak mempercayai instansi pemerintahan yang dianggap tidak berprestasi.
"Padahal jelas, kesepakatan kita (Indonesia) untuk menjadi bersama, karena kesepakatan yang menganut kebersamaan. Tapi kalau dididik kebenaran subjektif dan linier, itu bisa jadi berbahaya," kata Kristiadi.
Sementara itu, Ketua Mahkamah Partai NasDem Saur Hutabarat mengatakan, politik identitas tidak berbahaya, asal penegakan hukum dilaksanakan secara konsisten. Ketika ada yang menggunakan politik identitas untuk kepentingan SARA, maka polisi harus menindak tanpa pandang bulu.
"Penegakan hukum itu penting. Tapi meski demikian, harus ada pendidikan di dalamnya," kata dia.
Seperti penegakan hukum terhadap koruptor. Menurut Saur, penegak hukum tidak harus menghukum pelaku dengan pidana yang panjang, melainkan melalui hukuman moral.
"Hukum saja misalnya lima tahun. Hukumannya cukup didirikan di Monas, lalu masyarakat diizinkan untuk menjewer mereka,. Berkali- kali seperti itu tentu malu dan yang mau korupsi juga jadi takut,“ kata Saur lalu tertawa. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tokoh-tokoh Daerah Mulai Pindah ke NasDem
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga