Politik Uang Sasar Ibu Rumahtangga

Kamis, 25 Oktober 2012 – 09:02 WIB
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumatera Utara diminta memperhatikan benar kerawanan politik uang terhadap para ibu rumah tangga. Karena faktanya hasil survey sejumlah lembaga survey memperlihatkan, lebih dari 50 persen para ibu rumah tangga mengaku menerima sejumlah imbalan terkait pelaksanaan Pilkada.  

Demikian dikemukakan Peneliti Senior Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), August Mellaz, kepada JPNN di Jakarta, Rabu (24/10). “Ada satu yang dilupakan dari pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Bahwa hampir semua hasil survey dari lembaga survey yang ada, itu memperlihatkan 57 persen kaum ibu usia produktif, mengaku menerima uang menjelang Pilkada,” katanya.   

Hal ini menurutnya tentu sangat memprihatinkan. Sehingga oleh sebab itu, bagi daerah-daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada, seperti Sumut, Mellaz mengingatkan pentingnya KPUD memperhatikan hal ini. Dan segera melakukan sosialisasi secara maksimal di lapangan. Karena itu merupakan salah satu tanggungjawab dari tugas sebagai pelaksana Pemilu. Jangan hanya sibuk dengan urusan-urusan administrasi.

“Bila perlu sesegera meungkin dibentuk kaukus perempuan penyelenggara Pemilu. Jadi para wanita penyelenggara Pemilu yang ada di KPU, KPUD dan Bawaslu, mereka fokus menyosialisasikan hal-hal seperti ini, bahwa politik uang benar-benar sangat berbahaya bagi kemandirian bangsa ke depan,” katanya.  

Langkah ini dinilai penting, karena tidak dapat dipungkiri, para ibu rumah tangga cenderung akan lebih mudah terpengaruh, mengingat tingkat penghidupan dan kondisi ekonomi yang ada. “Bahkan mereka juga akan lebih mudah mempengaruhi para ibu lainnya. Jadi langkahnya, mungkin sosialisasi dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan kelompok-kelompok PKK atau kelompok pengajian dan lain sebagainya.”

Mellaz yakin, ketika langkah sosialisasi yang dilakukan tepat pada sasaran, maka kemungkinan money politic dalam penyelenggaraan Pilgub Sumut, akan dapat diminimalisir.

“Sosialisasinya tentu perlu pendekatan yang lebih memasyarakat. Karena kalau para ibu ini disentuh hatinya dan kita nyatakan bahwa politik uang benar benar berbahaya, tentu mereka akan mengerti. Karena apalah artinya pemberian sesaat, kalau lima tahun ke depan kehidupan justru akan lebih bertambah sengsara, katanya.(gir/jpnn)


BACA ARTIKEL LAINNYA... PAN Pilih Jabatan Kades Delapan Tahun

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler