jpnn.com - JAKARTA--Politikus Fraksi Partai Gerindra Bambang Riyanto mengklaim, partainya merupakan pihak pertama yang menolak revisi UU KPK. Alasannya, isi revisi tersebut justru melemahkan UU KPK.
"Salah kalau dibilang Fraksi Partai Gerindra baru menolak. Sejak revisi itu digulirkan di Badan Legislasi (Baleg), saya mewakili Fraksi Gerindra menolak revisi itu. Bahkan saat pendapat mini fraksi, Gerindra yang menolak tanda tangan. Tapi karena satu lawan sembilan, ya Gerindra kalah suaranya," beber Bambang kepada JPNN, Kamis (25/2).
BACA JUGA: Australia "Prediksi" akan Ada Teror di Indonesia, Begini Reaksi Menlu
Dia menambahkan, empat poin yang akan direvisi dianggap melemahkan lembaga antirasuah itu. Yakni masalah penyadapan, pembentukan dewan pengawas, larangan merekrut penyidik independen, dan adanya SP3.
"Saya sudah menyatakan itu dalam pendapat mini fraksi namun semuanya sependapat dengan pemerintah merevisi UU KPK. Kami dari Gerindra malah tegas menyatakan, UU KPK tidak perlu direvisi lagi," terang Bambang. (esy/jpnn)
BACA JUGA: Hati-hati, Pak! Proyek Kereta Cepat Bisa Berujung Pidana
BACA JUGA: 2 Guru JIS Divonis, LPSK Bilang Begini
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tolak Revisi UU KPK, Koalisi Antikorupsi Temui Ketua MPR
Redaktur : Tim Redaksi