jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan mempertanyakan pengadaan kendaraan dinas baru bagi para menteri Kabinet Kerja, pejabat setingkat menteri, ketua/ wakil ketua MPR, DPR, dan DPD yang baru diributkan sekarang.
Menurutnya, pembelian mobil dinas menteri sudah ada sejak dulu sehingga tidak perlu diributkan.
BACA JUGA: Intip Spesifikasi dan Harga Toyota Crown 2.5 HV G-E, Mobil Dinas Menteri Jokowi
"Peraturannya sudah dilalui sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku. Giliran mau realisasi kok baru diributkan sekarang? Kalau dikatakan pemborosan anggaran, menurut saya mungkin yang boros itu seperti waktu world bank meeting, yang di Bali, Oktober 2018. Masa pertemuan begitu saja hampir Rp1 Triliun, enggak ada yang ribut tuh," kata Heri di Jakarta, Jumat (23/8).
BACA JUGA : Roy Suryo Usulkan Menteri Kabinet Kerja Jilid II Pakai Jasa Rental untuk Mobil Dinas
BACA JUGA: Sekilas Tentang Toyota Crown 2.5 HV G-Executive, Mobil Dinas Menteri Jokowi-Maruf
Dia pun menerangkan dasar undang-undangnya, sebagai pejabat pemerintah, mulai dari eselon sampai dengan menteri telah diatur standar barang dan standar kebutuhan alat angkutan darat bermotor dinas operasional jabatan di dalam negeri yang merupakan barang milik negara dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 577/KM.6/2017.
Alasan pengadaan mobil dinas menteri itu dilakukan karena usia kendaraan telah lebih dari 10 tahun. Adapun pengadaan mobil dinas menteri terakhir dilakukan pada tahun 2005 dan 2009.
BACA JUGA: Klarifikasi dari Kemensetneg soal Pengadaan Mobil Menteri hingga Anggota DPR
Selain itu, mobil dinas yang sekarang digunakan itu membutuhkan biaya perawatan yang tinggi sehingga perlu diremajakan dengan pertimbangan teknis.
Seperti faktor keamanan, keandalan, dan biaya pemeliharaan yang semakin mahal karena usia pemakaian.
BACA JUGA : Roy Suryo Usulkan Menteri Kabinet Kerja Jilid II Pakai Jasa Rental untuk Mobil Dinas
Legislator asal Jawa Barat itu menyebutkan, persetujuan anggaran pembelian mobil dinas menteri untuk Kabinet Jokowi 2019-2024 telah tercantum dalam dalam Daftar Isian Pelaksanan Anggaran (DIPA) 2019 Kemensetneg.
"Total anggaran untuk pengadaan mobil ini sebesar Rp 174 Miliar. DIPA ini sudah melalui pembahasan dan persetujuan DPR-RI, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang APBN Tahun 2019," tegasnya.
Secara detail, proses pengadaannya dilakukan melalui tender Pengadaan Kendaraan Menteri Negara/Pejabat Setingkat Menteri yang tercantum dari laman resmi Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) dengan kode 26344011, yang telah dibuat sejak 19 Maret 2019 lalu.
Diketahui nilai Pagu Paketnya mencapai Rp 152.540.300.000 sementara nilai harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp 147.312.469.200. Lebih murah dari yang dianggarkan dan dalam prosesnya telah dikonsultasikan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP).
Pemenang tender sesuai hasil tender umum harga terendah sistem gugur dari 41 peserta penyedia yang memasukan penawaran, PT Astra International Tbk-TSO dinyatakan sebagai pemenang. Lalu diperoleh Toyota Crown 2.5 HV G-Executive sebagai pengganti Toyota Crown Royal Saloon.
"Semua tahapan lelang tender sudah terlewati, dari pembuktian kualifikasi hingga penandatanganan kontrak," ucap Heri.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mobil Dinas Presiden dan Menteri Wajar Diganti, tapi Harus Saat Ini?
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam