jpnn.com - JAKARTA-Menteri BUMN Rini Soemarno untuk kedua kalinya lolos dari perombakan kabinet. Padahal, desakan agar bekas bos PT Astra Internasional itu ditendang dari Kabinet Kerja sangat deras. Bahkan, DPR melalui rekomendasi Pansus Pelindo meminta Presiden Joko Widodo memecat Rini. Dewan juga mengharamkan Rini hadir dalam rapat-rapat di Senayan.
Namun tampaknya badai kecaman yang sudah menerpa Rini sejak dia dilantik 2014 silam, bakal reda dalam waktu dekat. Keputusan Jokowi mempertahankan Rini kali ini telah membuat "lawan-lawannya" putus asa. Buktinya, hanya selang satu hari setelah pengumuman reshuffle kabinet, di DPR sudah muncul wacana pencabutan embargo terhadap Rini.
BACA JUGA: Reshuffle Jilid II: PDIP Tak Merasa Ditinggalkan
Wacana itu digelontorkan anggota Komisi VI dari Fraksi Golkar Idris Leina. Menurut dia, reshuffle jild II adalah penegasan bahwa Presiden tidak punya niat memecat Rini. Dalam situasi ini, embargo justru hanya akan menghambat DPR dalam menjalankan fungsi pengawsan.
"Sebagai mitra kerja, kinerja Komisi VI dengan adanya aturan itu (larangan rapat) tidak akan dapat melakukan pengawasan secara maksimal," ujarnya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (28/7).
BACA JUGA: Gugatan Keistimewaan Yogyakarta Ditolak, Warga Jatim Ini Tak Menyerah
Idris klaim penilaian dirinya terhadap Rini tetap tidak berubah. Namun, dampak yang timbul justru akan lebih buruk jika larangan menghadiri rapat tetap dipertahankan. "Saya berpikir daripada tidak mejalankan tugas pengawasan terhadap kinerja Kementrian BUMN, itu hyakan lebih berbahaya," tuturnya.
Dia berharap Komisi VI bisa satu suara memperjuangkan pencabutan larangan. Dengan begitu, Rini bisa segera diundang untuk rapat lagi.
BACA JUGA: Kata Pengacara, Freddy Budiman Sudah Taubat Nasuha
Terpisah, Ketua DPR RI Ade Komarudin hanya menjawab normatif mengenai kemungkinan larangan Rini masuk Senayan dicabut. Dia berkilah tidak punya kewenangan untuk memutuskan hal tersebut. Pria yang akrab disapa Akom itu menyerahkan semuanya kepada paripurna.
"Saya kan hanya teken saja. Namun, apabila nanti pencabutan itu disetujui dalam rapat paripurna, maka saya juga hanya tinggal teken saja," kata politikus Partai Golkar itu di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (28/7). (aen/dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PWI Minta Edukasi Anak-anak Pengguna Smartphone
Redaktur : Tim Redaksi