jpnn.com - JAKARTA - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) meminta DPR mengevaluasi kebijakan dan pembiayaan TKI. Pasalnya, struktur biaya pemberangkatan TKI saat ini terlalu mahal.
Ini disampaikan Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/4). Dia mengatakan, review biaya penempatan TKI yang dirasakan masih mahal ada di empat negara. Yakni, Taiwan, Hong Kong, Singapura dan Malaysia.
BACA JUGA: AirAsia X Bantu Pulangkan WNI dari Yaman
Politikus Golkar ini mengatakan, BNP2TKI telah mengirim surat ke Menaker terkait temuan beberapa persoalan para TKI, terutama soal pembiayaan. Untuk itu, dia meminta agar layanan TKI menjadi satu pintu.
"Saya minta ke DPR dan surat ke Menaker agar segera review. Lalu dibentuk layanan satu pintu untuk mempercepat pelayanan TKI," pintanya.
BACA JUGA: Gelar Perkara Tertunda, Kasus Budi Gunawan Tak Kunjung Ada Kejelasan
Dalam rapat itu, Nusron juga berkomitmen melakukan pemberantasan terhadap mafia serta calo TKI. Dia mencontohkan calo bak Nabi Sulaiman yang memberikan kebaikan kepada keluarga para calon TKI.
"Anakmu tak kasih duit lalu anakmu kerja di Hongkong. Ternyata masuk komponen utang, lalu dicicil dengan bunga sampai 30 persen atau 33 persen. Mereka kerja tiga tahun lalu gaji hilang untuk potongan," jelasnya.
BACA JUGA: Grace: Buya Syafii Penarik Garis Tegas Antara Hitam dan Putih
Nusron mengatakan, kondisi itu harus segera dibenahi karena banyaknya membuat TKI tidak ingin pulang ke Indonesia meskipun masa kerjanya telah habis. Inilah yang menyebabkan banyak TKI jadi ilegal di negeri orang. "TKI kita tidak berani pulang lalu jadi ilegal. Kalau pulang dikejar-kejar calo," tambahnya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Zaenab Dieksekusi, Menlu Retno Panggil Dubes Arab Saudi
Redaktur : Tim Redaksi