jpnn.com - JPNN.com - Sikap pemerintah menghadapi beragam informasi yang disajikan portal media online disoroti kritis oleh politikus partai Golkar Ahmad Doli Kurnia.
Dia mengatakan upaya pemerintah mengevaluasi portal media online bisa dilihat dari tiga perspektif. Pertama, harus dipahami bahwa Indonesia saat ini adalah negara demokratis, yang salah satu cirinya adalah adanya jaminan kebebasan dalam menyampaikan pendapat, aspirasi, dan informasi apapun.
BACA JUGA: Golkar Desak DPRD DKI Bentuk Tim Investigasi
Apalagi saat ini situasi jauh berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Media untuk menyampaikan pendapat, aspirasi, dan informasi itu begitu berkembang seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kedua, dengan berkembangnya cara komunikasi dan interaksi di masyarakat melalui media-media sosial seperti itu, maka pendekatan yang harus dilakukan di dalam mendidik masyarakat guna menerima informasi secara benar, tidak bisa lagi dengan cara-cara primitif seperti zaman dulu dengan pemberedelan, ancam mengancam, hingga tindakan represif.
BACA JUGA: Novanto: Demokrasi Indonesia Harus Berkeadaban
"Pemerintah harus menemukan cara yang cerdas untuk bisa mengajak masyarakatnya membangun sistemnya sendiri agar bisa mem-filter mana informasi yang benar, baik, dan bermanfaat bagi mereka," kata Doli di Jakarta, Selasa (3/1).
Yang dilakukan oleh pemerintah beberapa waktu lalu dengan membredel sebelas media online, bila itu akan ulangi lagi, maka pemerintahan saat ini jauh lebih buruk dari pemerintahan Orde Baru.
BACA JUGA: Percayalah, Tak Mungkin Akom Tinggalkan Golkar
"Ketiga, bila motif pemberedelan karena media-media itu menyampaikan kritik kepada pemerintah. Itu lebih berbahaya lagi. Pemerintah bisa dicap anti kritik, tidak mau mendengarkan aspirasi rakyatnya," lanjut Doli.
Media-media pun menurutnya tidak salah bila menyampaikan pesan dan informasi kepada masyarakat tentang adanya indikasi bangkit kembalinya PKI, membanjirnya pekerja ilegal dari China, terancamnya kedaulatan NKRI, tuntutan penegakan keadilan dan hukum.
Sebab, Doli menilai hal itu semua baik buat kehidupan bangsa dan negara, serta tidak ada yang bohong. "Justru yang harus ditertibkan adalah sekelompok orang yang selalu dengan sengaja "memelintir" gambar, kata-kata, kalimat, menjadi berita bohong yang menguntungkan kepentingan politik seseorang atau kelompok tertentu, dan memojokkan kelompok mayoritas yang lain," pungkasnya.
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pak Jokowi, Ini Ada Pesan dari Golkar soal TKA Tiongkok
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam