jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Golkar, Aziz Syamsuddin terlibat perdebatan dengan anggota komisi dari NasDem, Akbar Faisal. Pemicunya, waketum DPP Golkar hasil Munas Bali itu mengusulkan Pilkada serentak ditunda tahun 2016.
Pertimbangan Aziz mengusulkan penundaan karena faktor anggaran. Polri baru mendapat alokasi pengamanan Pilkada sebesar Rp300 juta dari kebutuhan Rp1 triliun.
BACA JUGA: Yuddy Apresiasi Seleksi Terbuka Polri
Namun, usulan Aziz dikritik habis-habisan oleh Akbar Faisal yang menilai Pilkada serentak tak perlu ditunda karena KPU, Bawaslu, Kejaksaan, Kepolisian hingga Kementerian Dalam Negeri, tidak menyatakan tak siap.
"Mendagri menyatakan siap, Kapolri siap. Jaksa agung bagian dari Gakumdu menyatakan siap. KPU siap kan. Kalau ribut-ribut yang dikhawatirkan itu hanya pendukung dua belah pihak (PPP dan Golkar) saja, karena partai lain tak ribut," kata Akbar dalam rapat gabungan Komisi II dan III, di Gedung DPR RI, Senayan, Kamis (25/6).
BACA JUGA: Ditanya soal Reshfulle, Yasonna: Mainkan
Mantan aktivis itu menilai kalaupun ada kekurangan anggaran pengamanan Rp700 miliar, itu bisa dipenuhi oleh penyelenggara Pilkada dan pemerintah. Karena Indonesia negara besar.
"Kurang Rp700 miliar gampang saja. Sebenarnya clear, singkat cerita semuanya siap. Tidak ada yang menjadi masalah. Kita awasi saja," tegasnya.
BACA JUGA: Politikus Golkar Usul Pilkada Serentak Ditunda
Pernyataan Akbar memantik reaksi balik dari Aziz Syamsuddin, yang menyatakan pembahasan anggaran sudah selesai. Dia minta Akbar menjelaskan bagaimana bisa kekurangan anggaran itu tiba-tiba dipenuhi.
"Kalau dianggap gampang gimana caranya pengajuan anggarannya. Coba saya diajarkan, kecuali bisa mengatur keuangan di luar Undang-Undang," ujar Aziz.
Aziz juga tersinggung dengan statemen Akbar yang membawa-bawa kepentingan dua partai yang berkonflik, Golkar dan PPP karena menurutnya kesiapan Pilkada tidak ada kaitannya dengan partai.
"Pak Akbar, memang saya dari Golkar tapi kali ini saya menanyakan kesiapan Kapolri yang kekurangan anggaran, jadi ini bukan soal urusan partai, saya bisa saja menuntut anda. Jelas agenda ini rapat gabungan untuk urusan negara," pungkasnya.
Rapat gabungan kali ini dilakukan menyikapi banyak hal terkait kesiapan Pilkada. Selain masalah kekurangan anggaran, juga diungkit soal integritas KPU selaku penyelenggara. Sebab, ada temuan BPK senilai Rp334 miliar di internal KPU dan KPUD berdasarkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu 2013-2014.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal Reshuffle, Tjahjo: PDIP tak Pernah Minta Jatah Menteri
Redaktur : Tim Redaksi