jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI, Aziz Syamsuddin mengusulkan agar pelaksanaan pilkada serentak ditunda ke tahun 2016. Sebab kata Aziz, anggaran untuk mengamankan pilkada serentak oleh Polri baru cair sekitar Rp 300 miliar dari Rp 1 triliun yang dibutuhkan.
"Persiapan pengamanan belum matang. Sebaiknya pilkada diundur," kata Aziz Syamsuddin, dalam rapat gabungan Komisi II dan III, di Gedung DPR RI, Senayan, Kamis (25/6). Rapat juga dihadiri Mendagri, KPU, Bawaslu, Kejaksaan Agung, dan Polri.
BACA JUGA: Soal Reshuffle, Tjahjo: PDIP tak Pernah Minta Jatah Menteri
Namun pernyataan Aziz itu langsung dibantah oleh politikus Partai NasDem, Akbar Faisal. Menurut Akbar tidak perlu Pilkada serentak diundur karena dari penyampaian lima mitra Komisi II dan III, yakni KPU, Bawaslu, Kejaksaan, Kepolisian, dan Kemendagri tidak ada pernyataan soal ketidaksiapan.
"Mendagri menyatakan siap, Pak Kapolri menyatakan siap. Jaksa Agung bagian dari Gakumdu menyatakan siap. KPU siap kan. Kalau ribut-ribut yang dikhawatirkan itu hanya pendukung dua belah pihak (PPP dan Golkar) saja. Partai lain tidak ribut," ujar Akbar.
BACA JUGA: Ini Pembicaraan Rudi dan Eks Sekjen ESDM Sebelum Suap Komisi VII
Terkait kekurangan anggaran Polri, Akbar malah menilai itu hal yang mudah karena jika ada kekurangan sebesar Rp700 miliar akan bisa dipenuhi oleh para pelaksana Pilkada. "Kurang Rp700 miliar, kita negara besar, gampang saja. Dan sebenarnya clear, singkat cerita semuanya siap. Tidak ada yang menjadi masalah. Kita awasi saja," tegasnya.
Aziz pun menimpali pernyataan Akbar. "Itu cara dan pemikiran Akbar yang menggampangkan masalah sementara pembahasan anggaran sudah selesai. Kalau dianggap gampang, bagaimana caranya pengajuan anggaran (2015)?. Coba saya diajarkan, kecuali bisa mengatur keuangan di luar Undang-Undang (UU)," ujar politikus Partai Golkar ini.
BACA JUGA: Ssttt... Cak Imin Diam-Diam Temui Jokowi di Istana, Ngapain Ya?
Terkait tudingan Akbar bahwa penundaan pilkada hanya karena kepentingan Partai Golkar dan PPP yang saat ini sedang bermasalah kepengurusan ganda, Aziz menegaskan bahwa hal itu bukan persoalan Golkar dan PPP semata, tapi ini menyangkut keamanan negara.
"Mengenai (tudingan) Pak Akbar yang memang saya dari Golkar tapi kali ini saya menanyakan kesiapan Kapolri yang kekurangan anggaran. Jadi ini bukan soal urusan partai. Saya bisa saja menuntut anda. Jelas agenda ini agenda rapat gabungan untuk urusan negara," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Terancam Dicopot, Menteri Amran Pamer Slogan Kerja Kerja Kerja
Redaktur : Tim Redaksi