jpnn.com, KEFAMENANU - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Yohanis Fransiskus Lema atau Ansy Lema memaparkan tentang realitas kompleksitas permasalahan wilayah perbatasan. Pertama, realitas geografis dan masalah terkait. Wilayah perbatasan yang berbatasan darat, laut dan udara dengan topograsi bervariasi dapat menyebabkan kendali dan pengawasan aparat keamanan menjadi tidak mudah, rentan terhadap kegiatan ekonomi ilegal seperti aktivitas penyelundupan, perebutan sumber daya alam, dan penangkapan ikan ilegal.
Kedua, masalah kesejahteraan masyarakat perbatasan. Menurut BPS Maret 2019, angka kemiskinan paling tinggi terdapat di lima provinsi perbatasan di kawasan Indonesia Timur. Provinsi tersebut adalah Papua (27,53%), Papua Barat (22,17%), Nusa Tenggara Timur (21,09%), Maluku (17,69%), dan Gorontalo (15, 52%).
BACA JUGA: Komite I DPD RI Bahas Konflik Perbatasan di Sulteng dan Gorontalo
“Demikian pun angka IPM empat provinsi perbatasan paling terendah. Papua 60,06. Diikuti Papua Barat 63,74, Nusa Tenggara Timur (NTT) 64,39, Sulawesi Barat 65,1, dan Kalimantan Barat 66,98,” papar Ansy saat menjadi pembicara kunci dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Timor (Unimor), di Kefamenanu ibu kota Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Provinsi NTT, Senin (16/12/2019) lalu.
Seminar bertema “Kebijakan Kawasan Perbatasan di Era Revolusi Industri 4.0” yang digelar di Gedung Student Center Unimor juga menghadirkan dua pembicara yakni Bupati Timor Tengah Utara (TTU) Raymundus Sau Fernandes dan Wakil Rektor Bidang Akademik Unimor Dr. Werenfridus Taena.
BACA JUGA: Dua Kewarganegaraan Masyarakat Perbatasan
Lebih lanjut, Ansy juga menyoroti persoalan kemiskinan di TTU sebagai kabupaten yang berada di perbatasan. Data BPS NTT mencatat angka kemiskinan di TTU lebih tinggi dengan angka kemiskinan provinsi NTT secara keseluruhan. Pada 2018, angka kemiskinan TTU 22,31 persen, sedangkan NTT 21,03 persen. Angka IPM TTU lebih rendah dari IPM NTT pada 2018. IPM TTU sebesar 62,65 persen. Sedangkan IPM NTT 64,03 persen.
BACA JUGA: Era Industri 4.0, Kabupaten Kudus Merintis Pengembangan PAUD
Ubah Paradigma Pembangunan Perbatasan
Menurut Ansy, kompleksitas masalah perbatasan menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Sebagai kader PDI Perjuangan, Jokowi terinspirasi gagasan Nawacita Bung Karno yang berkomitmen “membangun Indonesia dari pinggiran.”
“Ini merupakan konkretisasi visi Indonesiasentris Jokowi. Pembangunan berkeadilan ke seluruh Indonesia. Jokowi memutarbalik paradigma: Perbatasan bukan daerah terisolasi, kuno, terbelakang, tetapi merupakan beranda negeri, teras depan, wajah negara,” katanya.
Ansy menjelaskan Jokowi membangun jalan di perbatasan untuk membuka keterisolasian dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan. Jalan ini tersebar di tiga lokasi, yakni Kalimantan, Papua dan juga Nusa Tenggara Timur (NTT). Hanya dalam empat tahun, Jokowi membangun 1.067,53 km.
Sementara itu, Jokowi juga membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) untuk batas kedaulatan negara, pariwisata dan ekonomi kreatif. Sebanyak 3 PLBN dibangun di Provinsi NTT yakni Motaain, Motamassin, dan Wini.
Selain itu, Jokowi memberikan perhatian khusus kepada Provinsi-Provinsi perbatasan yang memiliki angka kemiskinan dan IPM terendah. Misalnya perhatian khusus Jokowi kepada Papua dan NTT. Jokowi sudah melakukan kunjungan selama sebelas kali ke NTT. Bahkan dalam kunjungan ke-10, ia secara eksplisit mengaku sangat cinta NTT.
Peran Komisi IV
Sebagai anggota Komisi IV DPR RI, Ansy memprioritaskan penyelesaian masalah kemiskinan melalui pengembangan pertanian lahan kering. Komisi IV membidangi pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, perikanan, kehutanan dan lingkungan hidup.
“Yang menjadi akar penyebab kemiskinan di NTT adalah sektor pertanian. Penyumbang terbesar kemiskinan di NTT adalah sektor makanan (78,17 persen) dan ini paling banyak terjadi di wilayah pedesaan. Sektor pertanian merupakan mata pencaharian utama penduduk NTT. Sekitar 1,16 juta (48,7 persen) penduduk bekerja di sektor ini. Perbedaan rasio luas lahan basah dan kering cukup jauh, yakni 1:9. Kemiskinan NTT adalah kemiskinan lahan kering," ujar politikus PDI Perjuangan ini.
Perbatasan, UNIMOR dan Revolusi Industri 4.0
Ansy juga menguraikan tantangan dan potensi pembangunan perbatasan era Revolusi Industri 4.0. Sejarah revolusi industri dimulai dari industri 1.0, 2.0, 3.0, hingga industri 4.0. Unsur-unsur penting Revolusi Industri 4.0 seperti enterprice Resource Planning, Internet of thing, big data, yber physical cloud computing, dan artificial intelegence.
Revolusi industri mendatangkan manfaat seperti efisiensi dan produktifitas meningkat, biaya yang lebih murah, identifikasi dan pemecahan masalah yang lebih cepat. Namun, juga punya tantangan seperti kesiapan industri, tenaga kerja terpercaya, kemudahan pengaturan sosial budaya, diversifikasi dan penciptaan lapangan kerja. Peluang industri 4.0 yaitu inovasi ekosistem, basis industri yang kompetitif, investasi pada teknologi, dan integrasi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan kewirausahaan.
"Dengan teknologi digital, pengelolaan bisnis tidak lagi berpusat pada kepemilikan individual, tetapi menjadi pembagian peran atau kolaborasi atau gotong royong atau kita kenal dengan shared economy. Go-Jek menjadi contoh aktual. Go-Jek pada Juni 2016 bervaluasi sebesar Rp17 triliun dan meningkat menjadi Rp24 triliun di 2018, padahal Go-jek sama sekali tidak memiliki armada tetapi bermitra dengan lebih dari 400 ribu pemilik kendaraan di tahun 2018. Revolusi industri 4.0 sejatinya menyajikan peluang yang luas bagi siapapun untuk maju,” tambah Ansy.
Ansy Lema mendorong UNIMOR menjadi agen perubahan yang menghasilkan manusia-manusia unggul. Dua pusat Studi UNIMOR yakni Pusat Studi Perbatasan dan Pusat Studi Lahan Kering memiliki posisi strategis memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengambilan kebijakan terkait perbatasan, termasuk mempersiapkan SDM perbatasan yang terliterasi Revolusi Industri 4.0. Unimor harus menciptakan inkubator-inkubator yang menjadi role model pengembangan lahan kering dan pengelolaan perbatasan.
Di NTT, masalah yang menghambat implementasi Revolusi Industri 4.0 adalah kelayakan instrastruktur telekomunikasi dan ketersediaan listrik yang masih minim.
Sementara itu, Raymundus Fernandes menjelaskan masalah utama perbatasan di TTU, yakni masalah kemiskinan, rendahnya derajat kesehatan, kualitas pendidikan serta konflik tapal batas di Bidjael Sunan, Oben, Subina.
Sedangkan Wakil Rektor UNIMOR Werenfridus Taena memaparkan pengembangan cross border tourism terhadap perekonomian wilayah, terutama di Perbatasan Wini.
Menurutnya, posisi Wini yang strategis secara geopolitik menjadi peluang bisnis bagi masyarakat sekitar seperti jasa transportasi, penginapan, kuliner, dan suvenir.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich